Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 49 Tahun 2014

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksana Rencana Induk Pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaab Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undang.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 49 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

11 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

12 Desember 2014

Sumber

BD Kab. Kaur No. 334 Tahun 2018

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 345 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 49 2014 Ttg Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

rencana induk sistem penyediaan air minum

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kab. Kaur No. 334 Tahun 2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

ABSTRAK:

a. berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum, Rencana Induk Pengembangan SPAM ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; b.pengembangan sistem penyedian air minum di Kabupaten Kaur agar dapat terselenggara dengan tertib, berkelanjutan dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan , perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
1.UU No. 5 Tahun 1962 2.UU No. 9 Tahun 1967 3.UU No. 28 Tahun 2002 4.UU No. 3 Tahun 2003 5.UU No. 7 Tahun 2004 6.UU No. 32 Tahun 2004 7.UU No. 33 Tahun 2004 8.UU No. 26 Tahun 2007 9.UU No. 18 Tahun 2008 10.UU No. 32 Tahun 2009 11.UU No. 36 Tahun 2009 12.UU No. 12 Tahun 2011 13.PP No. 82 Tahun 2001 14.PP No. 16 Tahun 2005 15.PP No. 38 Tahun 2007 16.PP No. 42 Tahun 2008 17.PP No. 43 Tahun 2008 18. .PEMENPEUM No.294/PRT/M/2005 19. .PEMENPEUM No.01/PRT/M/2009 20. .PEMENPEUM No.12/PRT/M/2010 21. .PEMENPEUM No.18/PRT/M/2012 22.PEMENPEUM No.07/PRT/M/2013 23.PEMENKES No. 492/MENKES/PER/IV/2010 24.PERDA No. 04 Tahun 2012
(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksana Rencana Induk Pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaab Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2014.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521