Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2016

Pnyelenggaran Penanggulangan Bencana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, pemerintahan daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain: masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga Internasional

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pnyelenggaran Penanggulangan Bencana

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

11 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2016

Tanggal Berlaku

12 Januari 2016

Sumber

LD Kab. Kaur Tahun 2016 No. 226

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 495 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 3 2016 penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Kaur Tahun 2016 No. 226
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pnyelenggaran Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	a. secara geografis, klimatologi, hidrologis, dan kondisi sumber daya alam Kabupaten Kaur merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun perbuatan manusia yeng berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang harganya tidak ternilai; b. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah; 1. UU No. 18 ayat (3) tahun 1945 2. UU No. 9 Tahun 1967 3. UU No. 8 Tahun 1981 4. UU No. 3 Tahun 2003 5. UU No. 24 Tahun 2007 6. UU No. 12 Tahun 2011 7. UU No. 23 Tahun 2014 8. PP No. 21 Tahun 2008 9. PP No. 79 Tahun 2005 10. PP No. 38 Tahun 2007 1. Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, pemerintahan daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain: masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga Internasional
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016. 45

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521