Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2005

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Objek Dan Subjek Retribusi 4. Golongan Retribusi 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 6. Penilaian Teknis 7. Pengawasan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan 8. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 9. Wilayah Pemungutan 10. Saat Retribusi Terhutang 11. Struktur Dan Besarnya Tarif 12. Sanksi Administrasi 15. Tata Cara Pemungutan 16. Tata Cara Pembayaran 17. Tata Cara Penagihan 18. Keberatan 19. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 20. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 21. Kadaluarsa Penagihan 22. Uang Peransang 23. Ketentuan Pidana 24. Ketentuan Penyidikan 25. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Dharmasraya
Nomor
12
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2005
Tempat Penetapan
Pulau Punjung
Tanggal Penetapan
05 September 2005
Tanggal Pengundangan
05 September 2005
Tanggal Berlaku
05 September 2005
Sumber
Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 No. 12
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Bidang
Halaman ini telah diakses 333 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan