Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 04 Tahun 2018

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksana AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 04 Tahun 2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Panaragan

Tanggal Penetapan

30 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

30 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

30 Agustus 2018

Sumber

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 702 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NMR 4 THN 2018 TTG PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2017 DISYAHKAN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

apbd, belanja daerah, keuangan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:	a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320ayat (1) Undang-UndangNomor 23tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Kepala Daerah menyampaikanRancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBDkepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor 12 Tahun 1985; 3.Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999; 4.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003; 5.Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004; 6.Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004; 7.Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004; 8.Undang-UndangNomor 33 tahun 2004; 9.Undang-UndangNomor 50 Tahun 2008; 10.Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009; 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 19.Peraturan Pemerintah Nomor3 Tahun 2007; 20.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; 21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 22.Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2011; 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012; 24.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; 25.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 26.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 27.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016; 28.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; 29.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014; 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun 2016; 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11Tahun 2017; 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 37.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9Tahun 2016; 38.Peraturan Daerah Kabupaten TulangBawang Barat Nomor 5 Tahun 2017; 39.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016; tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksana AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018. 10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 04 Tahun 2018

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT