Petunjuk Teknis-Penyusunan-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa-Rencana Kerja Pemerintah Desa-dan-Pelaksanaan-Kegiatan-Pembangunan Desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2018/NO.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan bahwa petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, meliputi : Ketentuan umum, azaz, prinsip dan tujuan perencanaan pembangunan desa; Mekanisme penyusunan; Pembentukan tim penyusun; Penyelarasan arah kebijakan; Pengkajian keadaan desa; Penyusunan rancangan; Penetapan dan Perubahan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa; dan Pihak yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta lampiran pendukung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
67 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Way Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007 tetang Organ dan Kepegawaaian PDAM maka perlu disesuaikan susunan organisasi PDAM Way Komering di Kabupaten OKU Timur. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007; PERDA No. 30 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, susunan organisasi, tugas dan wewenang, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2008 tentang Perubahan Susunan Organisasi PDAM Way Komering
15 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Bagi Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Majelis Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK. 07 /2022; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 33 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 70 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 85 Tahun 2019; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 74 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Biaya bagi desa dalam Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, perberlakuan penganggaran, besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan anggota BPD dan MPD, insentif rukun tetangga, standar biaya jasa kegiatan desa, standar biaya barang desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2023.
12 hlm, Lampiran : 2 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 98 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 5 Tahun 1960; UU No 28 Tahun 2002; UU No 37 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 02/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 7 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perumahanan dan Kawasan Permukiman, Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup. pembinaan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan perumahan, permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun serta pengubahan, pendanaan, penyelesaian sengketa, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, sistem informasi, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Argomulyo Kecamatan Belitang Jaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan pertimbangan berdasarkan ketentuan Naskah Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan TOPOGRAFI KODAM II SRIWIJAYA Nomor : MOU/279/III/2018, ketentuan Surat Perintah Kerja Nomor : 100/333/SPMK/OKUT/2018, dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penetapan dan penegasan batas desa yang dijabarkan dari pilar 1 sampai pilar 13
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2016
PETUNJUK - TEKNIS - PELAKSANAAN - ALOKASI DANA DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2016/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa di antara sumber pendapat desa adalah perhitungan
dari 10% Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten
di kurangi Dana Alokasi Khusus yang di peruntukan untuk
desa yang di sebut Alokasi Dana Desa.
bahwa untuk mengatur pengelolaan dan pembagian ADD
dipandang perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis)
pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003 ;UU No 33 Tahun 2004 ;UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU
No 12 Tahun 2008 ;PP No 43 Tahun 2014 ;Permendagri No 13 Tahun 2006;Perda No 33 Tahun 2006;Perda No 37 Tahun 2007;Perda No 3 Tahun 2015;
Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain : MAKSUD DAN TUJUAN,BESARAN ADD,SASARAN PENGGUNAAN,PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN,PELAKSANAAN,PENGAWASAN, SANKSI, PELAPORAN DAN EVALUASI,PENGHARGAAN DAN HADIAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2008
PERJANJIAN KERJA,- PERATURAN PERUSAHAAN - DAN - KESEPAKATAN KERJA - BERSAMA
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2008/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama
ABSTRAK:
Bahwa untuk menciptakan kerja yang harmonis antara pekerja
dengan Pengusaha, perlu adanya kejelasan Pejanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama ;
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ;UU No 18 Tahun 1956;UU No 21 Tahun 2000;UU No 13 Tahun 2003;UU No 2 Tahun 2004;UU No 14 Tahun 1969;UU nO 32 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep
48/MEN/VI/2004 ;Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Nomor
Kep 100/MEN/VI/2004;Perda No 12 Tahun 2007
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain :KEWAJIBAN PENGUSAHA,TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA,
PERATURAN PERUSAHAN DAN
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA ,ISI DAN MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA,
PERATURAN PERUSAHAAN DAN
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA ,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ,KETENTUAN PIDANA ,PENYIDIKAN ,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2005
KEDUDUKAN - KEUANGAN BUPATI - DAN - WAKIL BUPATI - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka
dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Kedudukan
Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 8 Tahun 1974 ;2. UU No 37 Tahun 2003;UU No 10 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004;5. UU No 33 Tahun 2004;PP No 25 Tahun 2000;PP No 105 Tahun 2000;PP No 109 Tahun 2000
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain :KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI,KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI ,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjaawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itu perlu menetapkan Perda ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2019; PERDA No. 4 Tahun 2020; PERBUP No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBUP No. 63 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pertanggungjawaban APBD TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
9 hlm, Lampiran : 2 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat 1Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh
ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan untuk memperoleh persetuiuan
bersama
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 tahun 2004;Uu No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 37 Tahun 2003;UU No 28 Tahun 2009;PP No 28 Tahun 2009;PP No 58 tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 8 Tahun 2006;PP No 41 Tahun 2007;Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 37 Tahun 2014 ; Perda No 36 Tahun 2007 ; Perda No 37 Tahun 2007;Perda No 38 Tahun 2007;
Materi pokok dalam Peraturan ini antara lain : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
