Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 01
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bag Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh; bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 1970
KETENTUAN UMUM, PEMBERIAN TPP ASN, PEGAWAI ASN YANG TIDAK DIBERIKAN TPPASN DAN PEGAWAI ASN YANG DIBERIKAN SEBAGIAN TPP ASN, PEMBIAYAAN, PEMBAYARAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN LAIN LAIN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana telah diubah beberapa kali teraKHIR dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
29 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERENCANAAn DAN EVALUASI ALOKASI DANA KELURAHAN KOTAPAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa sesuai Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019, terdapat penambahan alokasi Dana Alokasi Umum Kota Payakumbuh tahun 2019 yang salah satunya berupa Dana Alokasi Umum Tambahan; bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018, Dana Alokasi Umum Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; bahwa dukungan pendanaan kelurahan perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan daerah dan kelurahan; bahwa dalam rangka penyusunan pengelolaan dana Kelurahan agar sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diterbitkan suatu pedoman
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan 187/PMK.07/2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016, eraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018, eraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA KELURAHAN, PERENCANAAN KEGIATAN, MONITORING DAN EVALUASI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 18 Tahun 2016
4. Permendagri No. 90 Tahun 2019
5. Perda Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016
6. Perwali Payakumbuh No. 95 Tahun 2016
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 95)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2021.
Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya UPTD Pembibitan dan Pakan Temak Kota Payakumbuh sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak; bahwa Standar Pelayanan Minimal rnerupakan salah satu persyaratan administratif untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak di Kota Payakumbuh; bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan harus dapat ditunjukkan dengan adanya Standar Pelayanan Minimal UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI, PELAPORAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 16 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 13 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD 2018 NO. 2, LL SETDA KOTA PAYAKUMBUH : 226 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018-2038
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai perangkat operasional RTRW dan berdasarkan pasal 15 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 mengamanatkan bahwa sebagai tindak lanjut RTRW adalah ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 8 Tahun 1956; UU No 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 15 Tahun 2010; PP No 68 Tahun 2010; PP No 8 Tahun 2013; PP No 13 Tahun 2017; Permen PU N20/PRT/M/2011; Perda Kota Payakumbuh NO. 1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Rencana detail tata ruang kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 yang meliputi: ketentuan umum, fungsi, kedudukan, muatan dan wilayah perencanaan, rencana detail tata ruang BWP I, II, III, IV, V, VI, tujuan penataan BWP I, II, III, IV, V, VI, rencana pola ruang BWP I, II, III, IV, V, VI, rencana jaringan prasarana BWP I, II, III, IV, V, VI, penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP I, II, III, IV, V, VI, ketentuan pemanfaatan ruang BWP I, II, III, IV, V,VI, Peraturan zonasi, Perizinan, Kelembagaan dan kerjasama daerah, Peran masyarakat, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan Penyidik, Ketentuan sanksi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
226
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
