PEDOMAN - TELAH SEJAWAT - HASIL AUDIT - APARAT PENGAWASAN INTERN - PEMERINTAHAN (APIP) - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2019/NO.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjaga mutu hasiI audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu diIakukan
telaah sejawat secara berkala Aparat Pengawasan Interen
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara berkala;
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959 ; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan UU
No 09 Tahun 2015 ;PP No 60 Tahun 2008;PP No 12 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No 19 Tahun 2009 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No 28 Tahun 2012 ;Permendagri No 53 Tahun 2011;Perda No 9 Tahun 2016 ; Perbup No 57 Tahun 2016 ; Perbup No 28 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain :Peraturan Bupatı Tentang Pedoman Telaah Sejawat
Hasıl Audıt Aparat Pengawasan Intern Pemerıntah
Kabupaten Musı Banyuası ,Maksud, Tujuan,Dan Ruanglıngkup ,Pelaksanaa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 206 Tahun 2021
TARIF - LAYANAN - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - UNIT PELAKSANA TEKNIS - PUSKESMAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 206, BD.2021/No.206
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ulak Paceh Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 83 ayat (6) Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,BLUD mengenai tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang /jasa kepada masyarakat yang diatur peraturan Bupati dan berdasarkan usulana dari kepala UPT Puskesmas Ulak Paceh Nomor 945./PMK-NG/IX/2021 Tanggal 06 September 2021 selaku Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Ulak Paceh Perihal Usulan penetapan tarif layanan BLUD UPT Puskesmas Ulak Paceh ,dipandang perlu ditetapkan dalam peraturan Bupati
Dasar hukum dalam peraturan ini; UU No 28 Tahun 1959;UU No I Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;PP No 23 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 79 Tahun 2018;Permenkes No 43 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perbup No 133 Tahun 2020
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Tarif layanan umum,Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif,tata cara pemungutan ,Pemanfaatan pendapatan,pembinaan dan pengawasan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2019
PENETAPAN- INOVASI DINAS - PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN - TERAPADU SATU PINTU - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2019/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Inovasi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terapadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP ;
Dasar hukum dalam peraturan ini antara laian : UU No 28 Tahun 1959;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 38 Tahun 2017;Permendagri No 138 ;Perda No 9 Tahun 2016;Pebup No 67 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : Peraturan Bupati Tentang Penetapan Inovasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Bupati/Walikota dapat membuat Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari dana desa sesuai pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2012; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 tahun 2017; Permenkeu No. 199/PMK.07/2017; Permenkeu 225/PMK.07/2017; Permenkeu 226/PMK.07/2017; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013; Perda Kab. Muba No. 9 tahun 2016; Perda Kab. Muba No. 8 Tahun 2017; Perda Kab. Muba No. 14 Tahun 2017; Perbup Muba No. 65 Tahun 2016; Perbup Muba No. 07 Tahun 2015; Perbup Muba No. 15 Tahun 2015.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Petunjuk Teknis Kegiatan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN Tahun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 86 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberian Izin Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah dengan telah diundangkannya Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Peraturan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan dan Pemberian Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sudah tidak sesuai lagi dengan :peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingk:ungan Hidup dan Kehutanan No 6 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberian Izin Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pemberian Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 262).
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 217 Tahun 2021
TARIF - LAYANAN - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - UNIT PELAKSANA TEKNIS - PUSKESMAS - LUBUK BINTIALO - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 217, BD.2021/No.217
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lubuk Bintialo Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan dalam pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ,BLUDmengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan Layanan barang /jasa kepada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bupati dan berdasarkan usulan dari kepala UPT Puskesmas Tanjung Kerang Nomor 800/466/PMK/LB//IX/2021 tanggal 13 September 2021 selaku Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Lubuk Bintialo Perihal usulan Penetapan Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas Lubuk Bintialo ,dipandang perlu ditetapkan dalam peraturan Bupati
Dasar hukum dalam peratruan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 1 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 79 Tahun 2018;Permenkes No 43 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perbup No 140 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum ,Tarif layanan ,Prinsip dan saranan dalam penetapan struktur tarif ,Tata cara pemungutan,Pemanfaatan Pendapatan,Pembinaan dan Pengawasan,Ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
16 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan yang memberikan peluang untuk pengembangan potensi daerah; Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 120 jo. Pasal 128 UU No. 32 Tahun 2004, maka perlu adanya penyesuaian organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 100 Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
228 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3231/SJ tanggaI 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan Izin Gangguan karena menghambat ikIim investasi di daerah. Dalam rangka menindaklanjuti Surat
Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 035/SE/DPMPTSP/2017 tanggal 18 September 2017
tentang Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan Dalam Provinsi Sumatera Selatan, Bupati segera melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang terkait dengan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan. Untuk itu pelu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai pencabutan peraturan daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Mencabut Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 268 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokasi dilingkungan pemerintah daerah perlu dilakukan penataan susunan organisasi uraian tugas dan fungsi badan perencana pembangunan daerah;
b . Bahwa penataan susunan organisasi uraian tugas dan Fungsi badan perencana pembanguan daerah telah mendapatkan persetujuan gubenur sumatera selatan melalui surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal fasilitasi rancangan peraturan Bupati;
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959 ; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Permendagri No 54 Tahun 2010; Permendagri No 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdayagunaan aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021; Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 9 Tahun 2021
Dalam Peraturan ini diatur mengenai : Susunan Organisasi uraian tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten musi banyuasi,ketentuan umum,Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Uraian Tugas dan Fungsi,Kelopok jabatan fungsional,Tata kerja,kepegawaiaan ,Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
22 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 205 Tahun 2021
TARIF - LAYANAN - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - UNIT PELAKSANA TEKNIS - PUSKESMAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 205, BD.2021/No.205
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Balai Agung Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 83 ayat (6) Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,BLUD mengenai tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang /jasa kepada masyarakat yang diatur peraturan Bupati dan berdasarkan usulana dari kepala UPT Puskesmas Balai Agung Nomor 912./PMK-BA/IX/2021 Tanggal 01 September 2021 selaku Pemimpin BLUD UPT Puskesmas Balai Agung Perihal Usulan penetapan tarif layanan BLUD UPT Puskesmas Balai Agung ,dipandang perlu ditetapkan dalam peraturan Bupati
Dasar hukum dalam peraturan ini; UU No 28 Tahun 1959;UU No I Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;PP No 23 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 79 Tahun 2018;Permenkes No 43 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perbup No 132 Tahun 2020
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Tarif layanan umum,Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif,tata cara pemungutan ,Pemanfaatan pendapatan,pembinaan dan pengawasan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
16 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
