PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 285 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2018
Pencabutan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Pencabutan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 53 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Pasaman No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 54 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kesehatan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Pasaman No. 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 72 Tahun 2020
Standar Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021

APBD Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Pasaman No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 56 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Pasaman No. 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 35 Tahun 2016 Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 69 Tahun 2018
Uraian Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2018
Uraian Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasaman

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Pasaman No. 71 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 70 Tahun 2018
Uraian Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pasaman

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Pasaman No. 52 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 60 Tahun 2020
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 86 Tahun 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan