Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai Kontrak Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kabupaten penugkal abab lematang ilir diperlukam pagaawai yang profisonal dan bekualitas
Dasar hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 8 Tahun 1974;UU No 13 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004 ;UU No 36 Tahun 2009 ;UU No 44 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;PP No 24 Tahun 1976;PP No 32 Tahun 1979;PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 23 Tahun 2005;PP No 41 Tahun 2007;PP No 53 Tahun 2010
Materi pokok dalam peraturan ini antarea lain : Jenis dan kedudukan ;tata cara pengangkatan;MAnajemen pegawai Kontrak,Kewajiban Larangan dan Hak ,Daftar penilaina prestasi kerja dan perpanjangan masa kontrak ,Penghargaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah; badan layanan umum daerah; penyelesaian kerugian keuangan daerah; informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
121 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 36 Tahun 2019
Pemberian Gaji-Pensiun-atau-Tunjangan Ketiga Belas-kepada-Pegawai Negeri Sipil-Pejabat Negara-Penerima Pensiun-dan-Penerima Tunjangan-di-Lingkungan Pemerintah-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2019. Serta adanya Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 9 Tahun 2019
Petunjuk Teknis-Itsbat Nikah-di-Luar Gedung-Pengdilan Agama
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2019/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Itsbat Nikah di Luar Gedung Pengadilan Agama
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih banyak pasangan suami isteri yang belum memiliki Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akte Kelahiran. Untuk membantu masyarakat yang bellum memiliki Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akte Kelahiran perlu diterbitkan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akte Kelahiran sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dinyatakan apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan petunjuk teknis penganggaran melalui APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, monitoring, serta evaluasi penyelenggara Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama secara masal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : berdaasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Bupati Menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa diWilayahnya
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 7 Tahun 2013;UU No 6 Tahun 2014;UU No 9 Tahun 2020 ;PP No 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP NO 8 Tahun 2016;Perpres No113 Tahun 2020;Permenkeu No 222/PMK.07/2020;Perda No 4 Tahun 2020
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum,Jumlah Desa,Tata Cara Perhitungan Pembagian dana desa untuk setiap desa ,mekanisme dan tahapan penyaluran dana desa ,penyaluran dana desa setiap daerah kabupaten kepada desa,pengguanaan dana desa,sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
21 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Untuk tertib administrasi kependudukan, diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan mengembangkan fungsi pengolahan data, kebutuhan kerja sama, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik; Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 7 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Permendagri Nomor 11 Tahun 2010; Permendagri Nomor 61 Tahun 2015; Permendagri Nomor 2 Tahun 2016; Permendagri Nomor 63 Tahun 2016; Permendagri Nomor 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain hak dan kewajiban pendudukan, kewajiban dan kewenangan dinas, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, proses pelayanan, perlindungan data dokumen kependudukan, SIAK, perlindungan data pribadi penduduk, pemanfaatan data, kerjasama, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pengendalian, pelayanan administrasi kependudukan daring, peran serta masyarakat, pembiayaan, penyidikan, dan ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
39 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalamperaturan ini adlaah : Bahwa untuk menindaklajuti peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam negeri
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah ; UU No 7 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 42 Tahun 2004;Perda No 6 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Maksud adan Tujuan ,Kode etik aparatur sipil negara ,Majelis kode etik,Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik,Sanksi pelanggaran kode etik,Rehabilitas,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kode etik dan perilaku pegawai di lingkungan pemerintahan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
10Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2020
PERBUP Kab. PALI No. 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan (5) Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2019; Perpres No. 148 Tahun 2015; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permenkeu No. 205/PMK.07/2019; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019; Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007; Perda Kab. PALI No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. PALI No. 7 Tahun 2019; Keputusan Bupati PALI No. 16/KPTS/BPKAD/2020.
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD kabupaten setelah dikurangi DAK. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Penggunaan ADD, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa, Pengadaan Tanah untuk Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Definitif dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
10 hlm, Lampiran : 15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi
ABSTRAK:
Bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak bayi serta merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka perlunya dukungan dan perlindungan bagi ibu untuk memberikan air susu ibu kepada bayi; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, merupakan tanggung jawab pemerintah, dan untuk mendukung pemerintah tersebut, perlu mengatur mengenai pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan penyediaan Ruang Laktasi; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 33 Tahun 2012; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; tujuan; air susu ibu eksklusif; ruang laktasi; dukungan masyarakat; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 064 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dengan adanya peningkatan nilai kapitalisasi aset tetap, beban persediaan yang dibuat lebih rinci, pengakuan beban barang dan jasa pada saat akhir tahun dan penambahan kode rekening untuk setiap uraian objek serta penghapusan kode rekening 4. Jalan, irigasi dan jaringan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PERMENKEU No. 31/PMK.07/2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013.
Materi pokok dalam peraturan ini adalah perubahan ketentuan mengenai persediaan, tebel peralatan dan mesin, penyesuaian terhadap pengakuan beban, kode rekening.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
