pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten dairi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2021/No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 dan Nomor 530-316A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu diatur pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Dairi.
UU No 15 Tahun 2964;
UU No 5 Tahun 1960;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014;
PP No 24 Tahun 1997;
PP No 43 Tahun 2014;
PP No 2 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 Tahun 1997;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangNo 6 Tahun 2018;
Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembanngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 25/SKB/V/2017 dan Nomor 590-316A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Tanah Sistematis;
Peraturan ini mengatur tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan ini terdiri dari 13 bab yakni Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembiayaan; Jenis Biaya Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis; Kelompok Masyarakat Pemohon PTSL; Besaran Biaya; Mekanisme Pembayaran; Pengelolaan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis; Pertanggungjawaban; Sosialisasi; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022
HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2022/ No. 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENPAN No. PER/87/M.PAN/8/2005; KEPRES No. 68 Tahun 1995; KEPMENPAN No. 08 Tahun 1996; PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016; PERBUP DAIRI No. 15 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Linkup, Hari dan Jam Kerja, Apel Pegawai ASN, Pengawas, Sanski Disiplin, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
18 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 2 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Untuk mendukung strategi nasional percepatan penurunan stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan stunting di daerah, pelaksanaan kegiatan penurunan stunting merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi
komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang
pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting
Dasar Hukum Peratuan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, MAksud dan Tujuan, Ruang Ligkup, Sasaran, Kegiatan, Strategi Pendekatan, Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah, Dukungan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat dalam Penurunan Stunting, Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Rencana Aksi Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.
49 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah;
b. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah, terwujudnya struktur usaha konstruksi daerah yang handal dan berdaya saing, terwujudnya hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas serta terwujudnya peningkatan peran masyarakat jasa konstruksi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945
UU Nomor 15 Tahun 1964
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2017
PP Nomor 22 Tahun 2020
PermenPUPR Nomor 08/PRT/M/2019
Peraturan ini mengatur tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan ini terdiri dari 12 bab yang terdiri dari Ketentuan Umum; Asas, Maksud, dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan; Struktur Usaha dan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi; Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi; Pengawasan; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan dan Pelaporan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.
26
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 3 Tahun 2016
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan
potensi desa dan untuk mengatur pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur dalam satu pedoman maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan badan Usaha Milik Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.15 Tahun 1964, UU No.20 Tahun 2008, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015, Permendagri No.80 Tahun 2015.
Materi Pokok Peraturan ini adalah Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pembentukan dan Kedudukan BUM Desa, Maksud, Tujuan, dan Sasaran Pembentukan Bum Desa, Bentuk, Keanggotaan dan Organisasi Bum Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa, Alokasi Hasil Usaha Bum Desa, Masa Bhakti Pelaksana Operasional dan Pengawas, Mekanisme Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Audit, Modal Bum Desa, Kerjasama Bum Desa Antar Desa, Pembubaran Bum Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2021
penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan umum daerah air minum lae nciho
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho
ABSTRAK:
a. bahwa layanan air minum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho saat ini belum optimal dari aspek kualitas, kuantitas, dan kontiunitas pelayanan umum, pelayanan dasar serta keterjangkauan cakupan wilayah layanan yang disebabkan keterbatasan permodalan;
b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat perlu penambahan penyertaan modal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
UU Nomor 15 Tahun 1964
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 27 Tahun 2014
PP Nomor 54 Tahun 2017
PP Nomor 12 Tahun 2019
PP Nomor 63 Tahun 2019
Permendagri Nomor 37 Tahun 2018
Permendagri Nomor 118 Tahun 2018
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Perda Kab Dairi Nomor 08 Tahun 2008
Perda Kab Dairi Nomor 09 Tahun 2008
Perda Kab Dairi Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho. Peraturan ini terdiri dari 8 bab yakni Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Bentuk, Besaran, dan Jangka Waktu Penambahan Penyertaan Modal; Tata Cara Penambahan Penyertaan Modal; Pengelolaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
15
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 4 Tahun 2016
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, berdasarkan pertimbangan ini perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU NO.23 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005,PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, Perda Kab. Dairi No.08 Tahun 2008, Perda Kab. Dairi No.09 Tahun 2008, Perda Kab. Dairi No.10 Tahun 2008,Perda Kab. Dairi No.11 Tahun 2008, Perda Kab. Dairi No.03 Tahun 2009, Perda Kab. Dairi No.14 Tahun 2014, Perda Kab. Dairi No.05 Tahun 2015.
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah Ketentuan Umum, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2018; PERDA KAB. Dairi No. 7 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Klasifikasi dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Dairi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
219 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 24 Tahun 2020
KOMPENSASI BAGI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD. 2020/No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kompensasi Bagi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Partauran Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keungan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Parturan Bupati tentang Kompensasi Bagi Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA KAB. DAIRI No. 4 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan Pemberian Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi, Dasar Perhitungan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
4 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
