Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Kudus
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - pengelolaan
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2015/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pengelolaan
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kepada Desa, perlu mengatur mekanisme
penyaluran dan penggunaannya; bahwa mekanisme penyaluran dan penggunaan Tambahan
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten kepada Desa akibat adanya perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah belum diatur, sehingga perlu
mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 24); bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membina
dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 13A dan Pasal 13B, perubahan Pasal 18.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2015.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus
yang baik (local good govermance) diperlukan langkahlangkah
penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan
Bupati yang berdaya guna dan berhasil guna; bahwa guna pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati yang lebih berdaya guna dan berhasil
guna, diperlukan adanya langkah-langkah penindakan
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, agar
tercipta kondisi kondusif di masyarakat Kabupaten Kudus; bahwa pengaturan penindakan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah kewenangan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penindakan terhadap
Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kewenangan satpol PP dan PPNS, pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati, tim terpadu, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2016
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - PENGELOLAAN BAGIAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2016/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat desa perlu adanya sumber pendapatan desa yang memadai; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu diantara sumber pendapatan desa adalah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten; bahwa dengan adanya pemberian Bagian dari Hasil Pajak
dengan adanya pemberian Bagian dari Hasil Pajak
dengan adanya pemberian Bagian dari Hasil Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah kepada Desa, diharapkan dapat
menambah kemampuan keuangan desa, untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan
Daerah Dan Retribusi Daerah kepada Desa, diharapkan dapat
menambah kemampuan keuangan desa, untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan
pelayanan kepada masyarakat
Daerah Dan Retribusi Daerah kepada Desa, diharapkan dapat
menambah kemampuan keuangan desa, untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan
pelayanan kepada masyarakat desa; bahwa dengan pengaturan pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, masih belum mampu mendorong pengelolaan keuangan desa yang optimal;bahwa agar pengelolaan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu mengganti Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan, sasaran dan prinsip, pengalokasian, tata cara penghitungan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, tata cara pencairan dana, tata cara penggunaan dan penatausahaan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2016.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 dicabut.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2015
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kudus No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2010
tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan
kinerja Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kudus dan dengan memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, harga setempat yang
berlaku dan kemampuan keuangan daerah, serta
berdasarkan Hasil Survey dari PT.Sucofindo Advisory Utama
tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 1161/SA-LF40/REP/SMG/2014
perlu menetapkan Perubahan Ketiga
atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3 mengenai besaran tunjangan perumahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2015.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2010 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Instruksi Mendagri No 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, perlu menetapkan Perbup tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian CVID-19 di Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 1970; UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU no 10 tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2010; UU No 12 Tahun 2011; Uu No 23 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2018; UU No 24 Tahun 2019; PP No 40 Tahun 1991; PP No 66 Tahun 2014; PP No 88 Tau=hun 2019; Perpres No 17 Tahun 2018; Permenkes No 82 tahun 2014; Permendagri No 20 tahun 2020; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pelaksanaan, protokol Kesehatan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
87 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Kerja Sama Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 U
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Pasal 43
Peraturan Pemerintah Nomor
Peraturan Pelaksanaan Undang
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
mengadakan kerja sama desa dengan Desa lain dan/atau
dengan pihak ketiga,
bahwa kerja sama Desa sebagimana dimaksud pada huruf
a, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
dan mengurangi ketimpangan antar Desa, dengan
berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh
dalam masyarakat,
bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal
115 Undang-Undang Nomor
Bupati mempunyai kewenangan untuk membina dan
mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa,
bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa perlu mengatur pedoman kerja sama Desa maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja
Sama Desa
Dasar Hukum penetapan Peraturan daerah ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199).
Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah:
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Kerja Sama Desa, Badan kerja Sama antar Desa, Pembiayaan, Perubahan atau Berakhirnya Kerja Sama Desa, Penyelesaian Perselisihan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten kudus
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan FungsiSerta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus yaitu :
- Pasal 214 tentang Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Pasal 227 tentang Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- Pasal 229 tentang Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- Pasal 238 tentang Bidang Perindustrian
- Pasal 239 tentang fasilitasi penerapan standar dan pengawasan mutu Industri Hasil Tembakau (IHT) dan pembinaan industri keci dan menengah rokok
- Pasal 241 tentang Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
- Pasal 261 tentang Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen
- Pasal 262 tentang Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen
- Pasal 265 tentang Seksi Promosi dan Perlindungan Konsumen
- Pasal 345 tentang Bidang Tata Bangunan dan Drainase
- Pasal 348 tentang Seksi Tata Bangunan
- Pasal 368 tentang Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pasal 369 tentang fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pasal 372 tentang Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pasal 374 tentang Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Pasal 375 tentang Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Pasal 377 tentang Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
- Pasal 424 huruf e tentang Pembudidayaan dan pengendalian penyakit ikan
- Pasal 426 tentang Seksi Produksi Perikanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus .
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2015
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM)
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri No 188/MENKES/PB/I/2011 dan No 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kab diatur dengan Perda; bahwa sebelum ditetapkannya Perda sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kab Kudus;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup;
UU No 13 tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan BersamaMenteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 Nomor 188/Menkes/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kawasan tanpa rokok (KTR), kawasan terbatas merokok (KTM), kewajiban pimpinan atau penanggungjawab
kawasan tanpa rokok (KTR) dan kawasan terbatas merokok (KTM), syarat mengadakan area khusus untuk merokok, tanda peringatan kawasan tanpa rokok (ktr), kawasan terbatas merokok (KTM), dan tanda area khusus untuk merokok serta tata cara pemasangannya, peran serta masyarakat , pembinaan dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2015.
14 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 13 Tahun 2015
RETRIBUSI - retribusi tempat rekreasi dan olahraga
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2015/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
dengan adanya penambahan
jenis permainan pada objek wisata dan
perubahan334tarif Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga, perlu
mengubah Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun
2010. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun
2010;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987;
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 10 Tahun 2010;
Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga mengalami perubahan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2015
BENCANA DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2015/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kudus, maka guna pelaksanaannya perlu
menyusun peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah
dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang organisasi, tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, eselon, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 diubah.
22 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
