tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - kecamatan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2016/72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda kab. pangandaran No. 31 tahun 2016 Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organuisasi serta Tata Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas pokok, Uraian tugas dan Tata kerja Kec. di lingkungan pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Uu No. 9 Tahun 2015;PP No. 19 tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Permerndagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupatren - pangandaran - nomor - 11 - tahun - 2015 - tentang - tata - cara - pencalonan - pemilihan - pengangkatan - pelantikan - dan - pemberhentian - kepala - desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2016/8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa unttuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 79 Perda kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2015 maka perlu ditetapkan Pewrbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Pangandaran No. 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Dasar Huku Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Perpes No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagqaimana telah diubah dengan Perbup No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Panitia Pemilihan Kabupaten Panitia pemilihan Dan Kelompok Pelaksana Pmungutan Suara, Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Pendaftaran Calon Kepala Desa, Ketentuan Perlihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2016
penignkatan - efektivitas - penerapan - manajemen - risiko - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2016/33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaran pengelolaan keuangan dan kekayaan dengan telah diterbitkannya Standari Nasioanl Indoensia ISO 31000;2011 maka perlu menetapkan Perbup tentang Peningkatan Evektifitas OPenerapaman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan BupatI Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana teolah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakgir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Manfaat Dan Prinsip Penerapan Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Risiko, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2016.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 61 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - dan - uraian - tugas - dan - tata - kerja - dinas - pertanian
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2016/61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 110 Perbup Pangandaran maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permentan RI No. 43/Permentan/OT.010.8/2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 57 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - dinas - kependudukan - dan - pencatatan - sipil
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2016/57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 tahun 2016 Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permednagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - badan - kepegawaian - dan - pengembagan - sumber - daya - manusia
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2016/70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda kab. Pangandaran No. 31 tahun 2016 Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan kepegawaian dan pengembangan SDM.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016
tata - naskah - dinas - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2016/34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaran pemerintah daerah telah ditetapkan Perbup Pangandaran No. 5 Tahun 2013 dengan adnya regulasi baru sehingga perlu penyeragaman menganai tata naskah maka perlu ditetapkan Perbup Pangandaran tentang Pedoman Tata Naskah dinas Di Lingikungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 24 tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tajhun 2011; UU No. 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; Perpes No. 87 Tahun 2014; Permednagri No. 54 Tahun 2009; permendagri No. 78 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Naskah Dinas, Bentuk Dan Susunan Naskah Dinas, Pengunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Dan Penjahat, Paraf Penulisan Nama Penandatanganan Dan Pengunaan Tinta Untuk Naskah dinas, Stempel, Kop Naskah Dinas, Papan Nama ,Perubahan Dan Pencabutan, Pelaporan, Ketentuan Lain Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2016
klasifikasi - arsip - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan dan penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) UU No. 43 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Perbup tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009p UU No. 12 tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagqaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Permendagri No. 80 tahun 2015; Keputusan Mendagri No. 30 Tahun 2979; nkeputusan Mendagri No. 78 Tahun 2012; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denfgan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, Klasifikasi Arsip, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2016.
72 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016
pendaftaran - wajib - pajak - cabang - lokasi - bagi - pelaku - usaha - yang - melakukan - usaha - dan - atau - pekerjaan - di - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2016/26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan maka perlu menetapkan Perbup tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan atau Pekerjaan di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dioubah beberapa kali terakhir dengan Uu No. 36 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diunah kali terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Thun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahu7n 2009; Uu No. 12 Tahun 2011; Uu No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahjun 2008; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2011; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri no. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Ciamuis No. 7 tahun 2013; Permen Keuangan N. 73/PMK.03/2012; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah sdiubah denganPerbupo Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nomor Wajib Pajak (NPWP), Tata Cara Pendaftaran NPWP Cabang, dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 30 Tahun 2016
menangkal - penaykit - kemasyarakatan - di - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Menangkal Penyakit Kemasyarakatan Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa penyakit kemasyarakatan merupakan perbuatan yang terjadi ditengah - tengah masyarakat maraknya perkembangan penyakit kemasyarakatan di Kab.Pangandaran maka perlu menetapkan Perbup tentang Menangkal Penyakit Kemasyarakatan di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 7 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahnun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 31 Tahun 1980; Perpres No. 74 Tahun 2013; Perpres No. 877 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengfan Permendgri No. 21 Tahun 2011; Permewndagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah dioubah dengan Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Penyakit Kemasrakatan, Minuman Keras, Pelaucuran , Pejudian, Penertiban, Larangan, Peran serta Masyarakat, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2016.
10 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
