Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU KEPADA DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016
tugas - pokom - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - unir - pelaksana - teknis - dinas - dan - unit - pelaksana - teknis - pada - dinas - daerah - dilingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2016/73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Keududkan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Perangkat daerah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan pasal 21 Perbup Pangandaran No. 47 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 47 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional. Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
38 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 4 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - pelayanan - pasar
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2016/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Bahwa Retribusi Pelayanan Pasar telah ditetapkan dengan Perda agar Perda dimaksud pada hrufu a dapat dilaksanakan secara efektif maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Pangandaran No. 4 Tahun 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 4 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandasran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Masa Berlaku Retribusi Dasar, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan Dan penertiban Surat Teguran/Peringatan, Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Kadaluarsa, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016
pembentukan - badan - pertimbangan - penjatuan - hukuman - disiplin - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan -pemerintah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan dan/atau menetapkan penjatuhan hukuman disiplin uintuk menjamin objektivitas penjatuhan hukuman disiplin maka perlu menetapkan Perbup Pangandaran tentang pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU no. 12 Tahun 2011; Uu no. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;PP No. 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 1994; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2011; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 tahun 2013; Permendagri No. 80 TRahu8n 2015; Perbup Pangandaran no. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi,Keanggotaan, Kesekretariatan, Persidangan Dan Mekanisme pengambilan Keputusan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2016.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - inspektoRAT
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda kab. Pangandaran JNo. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup Pangandaran maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 56 Tahun 2016
tugas - Pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - dinas - sosial - pemberdayaan - masyarakat - dan - desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2016/56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri RI No. 1 Tahun 2013; Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
31 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 3 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - tempat - rekreASI - DAN - OLAHRAGA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
ABSTRAK:
Bahwa retribyusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dengan telah ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2016 maka perlu ditetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekriasi dan Olah Raga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 T%ahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU no. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; Uu No. 28 Tahu7n 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Trahun 2015; Perda Kab.Pangandaran No. 3 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuanh Umum, trempat Rekreasi Dan Olahraga, Golongan Kriteria Dan Klasifikasi Tempat Rekreasi, Klasifikasi Tempat Rekriasi, Tarif Retribusi, Pembayaran Dan Penyetoran Retribbusi, Pengurangan Kerinagnan Dan Pembebasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 81 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 7 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - izin - gangguan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2016/81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuasn Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Perda Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2016 maka perlu ditetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu no. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; P No. 58 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2008; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres RI No. 97 Tahun 20145; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda No. 7 tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 27 Tahun 2014; Perbup Panmgandaran No. 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umunm, Pemungutan Retribusi, Tata Cara pembayaran Dan Penangsuran Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa, Pelaksaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 35 Tahun 2016
moratorium - pemberhentian - sementara - pemberian - izin - toko - modern - toko - swalayan - di - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2016/35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Moratorium Atau Pemberhentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern (Toko Swalayan) Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penganturan dan pengendalian perizinan p[endirian Toko Modern (Toko Swalayan) berdasarkan Surat Kepala Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab. Pangandaran No. 08 Juni 2016 maka perlu menetapkan Perbup Tentang Moratorium atau pemberhentian Sementara Izin Toko Modern (Toko Swalayan) di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 tahun 1997;l PP No. 44 Tahun 1997; Perpes No. 112 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen Perdsagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 56/M-DAg/PER/9/2014; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah dioubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Moratorium Atau Pemberhentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern (Toko Swalayan) Di Kabupaten Pangandaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
3 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
