PEDAGANG - PASAR BATANG - PEDOMAN PENATAAN - PEMANFAATAN FASILITAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2017/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan Pedagang dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemindahan pedagang dari Pasar
Sementara ke Pasar Batang perlu melakukan penataan dan
penempatan kembali pedagang Pasar Batang dan
pemanfaatan fasilitas di Pasar Batang; bahwa agar penataan dan penempatan kembali pedagang
Pasar Batang dan pemanfaatan fasilitas sebagaimana
dimaksud huruf a berjalan dengan lancar, perlu diatur dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penataan Pedagang dan
Pemanfaatan Fasilitas Pasar Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/Per/ 12/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Satang Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Supati Satang Nomor 40 Tahun 2012; Peraturan Supati Batang Nomor 28 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewenangan, tata cara penatanaan dan peempatan pedagang, pemanfaaftan dan pengeloaal fasi;itas pasar, hak, kewajiban dan larangan pedagang, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
9 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019
PERDA Kab. Batang No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2011
PERDA Kab. Batang No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kab. Batang No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PERDA Kab. Batang No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2011
bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan d=asli daerah yang penting untuk membiayai penyelnenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; bahwa ketentuan tentang Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Perda No 1 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Perda No 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Perda No 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perda No 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Perda No 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Perda No 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Perda No 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda No 16 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda No 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Perda No 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Perda No 18 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung walet, Perda No 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah serta memudahkan perumusan pengaturan, perlul membentuk peraturan daerah yang mengatur secara keseluruhan jenis pajak daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perda tentang Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 8 Tahun 1981; UU No 6 Tahun 1983; Uu No 19 Tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 21 Tahun 1988; PP no 58 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 2 Tahun 2015; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis pajak, pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, ketentuan khusus, penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, insentif pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2011,
54 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perda Kab Batang No 10 Tahun 2018 tentang APBD Kab Batang TA 2019, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran APBD Kab Batang TA 2019;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; PP No 16 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 60 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Pemendagri No 38 Tahun 2018; Permendagri No 62 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 10 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini menjabarkan APBD Kab Batang TA 2019 sebagai berikut : Pendapatan senilai Rp1.770.598.676.856,00, Belanaj senilai Rp1.821.466.358.456,00 dan Pembiayaan senilai Rp50.867.681.600,00. Ringakasan Penajabaran APBD tercantum dalam Lampiran I dan Rinciannya tercantum dalam Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Limpung
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD Limpung dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU no 44 Tahun 2009 tentang RS, RS erhak menerima insentif jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Limpung;
UU No 9 Tahun 1965; UU no 1 Tahun 2004; UU no 44 Tahun 2009; UU no 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 23 Tahun 2005; Permenkes No 85 Tahun 2015; Perda Kab Batang No 48 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sumber dan besaran jasa pelayanan, penerima dan mekanisme pembagian jasa pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Permendagri No 18 tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus LKK, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 64 Tahun 2018
kelautan dan perikanan - tempat pelelangan ikan - pengelolaan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2018/NO. 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Batang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (7), dan Pasal 7 ayat (2) Perda Kab Batang No 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kab Batang No 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 31 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 54 Tahun 2002; Permen KP No PER.08/MEN/2012; Perda Kab Batang No 5 Tahun 2013; Perda kab Batang No 8 Tahun 2016; Perbup Batang No 65 Tahun 2016;
Peraturan Bupati in mengatur tentang Penyelenggaraan TPI yang meliputi penyediaan TPI dan fasilitasnya serta pendirian TPI oleh Badan Usaha. Diatur juga mengenai Tugas dan Fungsi TPI, Struktur Organisasi TPI, Fasilitas dan Sarana Kelengkapan TPI, Transportasi dan Pengangkutan Ikan, Tata Cara Pelelangan Ikan, Admnistarsi Pelelangan Ikan, Kerjasama dengan Organisasi Nelayan dan Bakul Ikan, Pembinaa, Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan TPI, serta LLaporan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Pada saat PeraturanBupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang No 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.1
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 81 Tahun 2020
keuangan daerah - sisitem dan prosedur pengelolaan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2020/No. 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan umum pada Pasal 330 ayat (2) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 15 tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 109 Tahun 2000; PP No 20 tahun 2001; Pp No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; Pp No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 39 tahun 2007; PP no 71 Tahun 2010; PP no 30 Tahun 2011; PP No 70 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 62 Tahun 2011; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 64 Tahun 2020; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan, tugas dan fungsi pengelola keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 72 Tahun 2020
PERBUP Kab. Batang No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Batang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan maka
Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Batang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang
(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 70) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang
(Beruta Daerag Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13) diubah
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015
107 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 75 Tahun 2020
lembaga komunikasi sosial - penyelenggaraan - pengembangan - pemberdayaan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2020/No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, maka perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang; bahwa dengan ditetapkannya Permenkominfo No 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 32 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 tahun 2014; Permenkominfo No 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Permenkominfo No 8/PER/M.KOMINFO/6/2010; Permenkominfo No 8 Tahun 2019; Pergub Jateng No 3 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, prinsip, sifat, tujuan dan arah penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, penyelenggaraan lembaga komunikasi sosial, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, pembiayaan, evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabuaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabuaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Permenkes No 75 Tahun 2014; Permenkes No 46 Tahun 2015; Permendagri No 12 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perbu Batang No 58 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Kesehatan. Diatur juga mengenai Susunan Organisasi yang terdiri atas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi juga diatur yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas kesehatan, termasuk juga Tata Kerja, Kepegawaian dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kab Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
