Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retormasi birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi.
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor dll,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
Peraturan Bupati ini menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
107
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN PRINSIP, MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, PENGELOLAAN PEMBANGUNAN NAGARI DARI DANA DESA, PELAPORAN, SANKSI, PENDAMPINGAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SERTIFIKASI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota No. 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung dan menjamin penyelenggaraan keprotokolan baik dalam hal Acara Kenegaraan, Acara Resmi dan keteraturan jadwal kegiatan Pemerintah Daerah dilingkungan pemerintahan secara tertib, rapi, lancar, teratur, harmonis dan bertanggung jawab diperlukan suatu pengaturan penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka dipandang perlu dibentuk suatu pedoman keprotokolan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan resmi maupun kenegaraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu dibentuk Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
UU No 12 Tahun 1956; UU No 28 Tahun 1999; UU No 43 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 24 tahun 2009; UU No 9 Tahun 2010; PP No 21 Tahun 1975; PP No 62 Tahun 1990; PP No 6 Tahun 2005; dan Keppres No 18 Tahun 1972
Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Azaz, Tujuan, Tugas Umum dan Ruang Lingkup; Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; Tata Tempat; Tata Upacara; Tata Penghormatan; Tamu Negara, Tamu Pemerintahan dan/atau Tamu Lembaga Negara Lainnya; Tata Pusat Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kofa Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (BNRI TAhun 2011 No. 310) dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Perda tentang Perubahan APBD.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah dimana Penganggaran program dan kegiatan DAK menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dilakukan mendahului perubahan APBD apabila belum dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dan Penganggaran program dan kegiatan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang mencantumkan program dan kegiatan DAK yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Point V angka 14 huruf a Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, dimana program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk propinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu melakukan pergeseran anggaran dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 33 Tahun 2017, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2008, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 8 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018 diubah sebagai berikut:
1. Pendapatan menjadi : Rp. 1,286,360,309,497
2. Belanja menjadi : Rp. 1,336,000,000,218
(Defisit setelah perubahan ) : Rp. (49,639,690,721)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan : Rp. 52,412,581,933
b. Pengeluran : Rp. 3,000,000,000
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan : Rp. 49,412,581,933
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan : Rp. (227,108,788)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, yang merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah Desa/Nagari menurut Undang- undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).
Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
Menetapkan Batas Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota No. 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 106 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Pajak Reklame
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan, dimana Keduduan Organisasi Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah diganti dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan; bahwa untuk memberi pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 106 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Pajak Reklame; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 12 Tahun 1956; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 8 Tahun 2011; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 15 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Lima Puluh Kota No 22 Tahun 2011; dan Perbup Kabupaten Lima Puluh Kota No 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini merubah tentang : ketentuan Pasal 1 angka 5, Ketentuan pasal 2 dan pasal 3, merubah seluruh penulisan dan penamaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehinggan selanjutnya berbunyi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan merubah seluruh penulisan dan penamaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sehingga selanjutnya berbunyi Badan Keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 106 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Pajak Reklame
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 106 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Pajak Reklame
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2018
ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - SISTEM PENGENDALIAN INTERN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Sistem Penangan Pelaporan (Whistleblowing System)
ABSTRAK:
Dalam rangka menangani Pelaporan yang baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23Tahun 2014, UU No. 5Tahun 2014, PP No. 68 Tahun 1999, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 25 Tahun 2007, Permenpan No. PER/05/M.PAN/4/2OO9, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2008, Perbup Limapuluh Kota No. 47 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan (Whistleblowing System), dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Lingkup dan Batasan;
4. Susunan Tim dan Mekanisme Pelaporan;
5. Tindak Lanjut Pelaporan;
6. Paparan dan Laporan Hasil Pemeriksaan;
7. Pemantauan dan Pemutakhiran;
8. Perlindungan Terhadap Pelapor;
9. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Nagari berhak menerima tunjangan operasional yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Repuhlik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI, PENGANGGARAN DAN PENYALURAN, KETENTUAN PERALIHAN, HAK DAN KEWAJIBAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Dana Nagari Yang Bersumber Dari APBN, Alokasi Dana Nagari dan Bantuan Keuangan Nagari Yang Bersumber dari APBD Di Lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi dan efisiensi penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi dana nagari dan bantuan keuangan nagari yang bersumber dari APBD, perlu adanya tata cara penyaluran Dana Nagari yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Nagari dan bantuan keuangan nagari yang bersumber dari APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 113 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2008, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Penyaluran Dana Nagari Yang Bersumber Dari Apbn, Alokasi Dana Nagari Dan Bantuan Keuangan Nagari Yang Bersumber Dari Apbd Di Lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Penyaluran Dana Nagari;
3. Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
4. Bantuan Keuangan Nagari;
5. Monitoring dan Evaluasi;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota No. 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ACHMAD DARWIS ( HOSPITAL BY LAWS )
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitperlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws), yang berfungsi sebagai acuan bagi Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit dan sebagai acuan bagi Pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr Achmad Darwis ( Hospital By Laws ).
UU No 12 Tahun 1956; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; Permendagri No 6 Tahun 2007; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permendagri No 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan No 971 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan No 317 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan No 755 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan No 436/Menkes/SK/1993; Keputusan Menteri Kesehatan No : 228/Menkes/SK/ /III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan No : 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan No HK. 03.05/I/2233/12; dan Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 4 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Peraturan Internal RSUD dr Achmad Darwis; Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola; Kelompok Jabatan Fungsional; Rapat; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
24 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
