PERBUP Kab. Gunungkidul No. 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun
2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022.
Materi pokok : Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari : a. Bab I Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; b. Bab II Kebijakan Akuntansi Pendapatan; c. Bab III Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer; d. Bab IV Kebijakan Akuntansi Pembiayaan e. Bab V Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; f. Bab VI Kebijakan Akuntansi Piutang; g. Bab VII Kebijakan Akuntansi Persediaan; h. Bab VIII Kebijakan Akuntansi Investasi; i. Bab IX Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; j. Bab X Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; k. Bab XI Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan; l. Bab XII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; m. Bab XIII Kebijakan Akuntansi Kewajiban; dan n. Bab XIV Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
Mencabut : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan eraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Jumlah Halaman : 15 HLM; Lampiran : 1939 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2018.
Materi Pokok: Klasifikasi Arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Jumlah halaman: 5 HLM; Lampiran: 73 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 86 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan
Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon
ABSTRAK:
Bahwa Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon; bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, keadilan, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan, perlu adanya perubahan indikator, variabel serta perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021.
Materi pokok : Maksud, Tujuan, Dan Asas Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon, Proses Penyusunan Dan Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon, Program Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon, Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon.
Jumlah Halaman : 12 HLM; Lampiran : 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
Kawasan Satuan Permukiman Sambipitu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung adanya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Sambipitu yang semakin berkembang, dibutuhkan penataan bangunan dan lingkungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dokumen rencana tata bangun lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Program Bangunan Dan Lingkungan, Rencana Umum Dan Panduan Rancangan, Rencana Investasi, Ketentuan Pengendalian Rencana, Pedoman Pengendalian Pelaksanaan, Pembinaan Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Jumlah halaman : 20 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkantoran Siraman
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung adanya pusat perkantoran pemerintahan Kabupaten Gunungkidul perlu disusun perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana maupun lingkungannya dalam pengembangan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dokumen rencana tata bangunan lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Sistematika Peraturan Bupati ini meliputi: Program Bangunan dan Lingkungan; Rencana Umum dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; pembinaan pelaksanaan; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 252 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Kebudayaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kebudayaan perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Dewan Kebudayaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022.
Materi pokok : Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Unsur, Tugas Dan Fungsi, Kriteria, Penetapan Dewan Kebudayaan, Mekanisme Kerja, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Jumlah halaman : 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum,
Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Bahwa sebagai bentuk perwujudan Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat atau pelayanan public dengan menerapkan prinsip tidak ada diskriminatif sehingga kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; b. bahwa agar pelaksanaan Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasil guna perlu adanya pedoman.
-
Materi pokok : Ruang lingkup aktivitas layanan pengaduan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat terkait penertiban, Pelindungan Masyarakat meliputi : membantu penanganan akibat bencana dan membantu kegiatan social kemasyarakatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
berintegritas moral, profesional, dan akuntabel,
diperlukan peraturan disiplin yang dapat dijadikan
pedoman dalam menegakkan disiplin, bahwa penegakan disiplin dapat mendorong Aparatur Sipil
Negara untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier
dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral
menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.
Dasar Hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016.
Materi Pokok: Tujuan dan ruang Lingkup, Kewajiban dan Larangan, Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum, Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin, dan Hak-Hak Kepegawaian, Pendokumentasian, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Jumlah halaman: 38 HLM; Lampiran: 32 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia
dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka
setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016.
Materi Pokok: Penyampaian LHKPN, Unit Pengelolaan LHKPN, Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Jumlah halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Mencabut
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2021 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul merupakan salah satu bentuk penghargaan
untuk meningkatkan disiplin, motivasi, dan kinerja Aparatur
Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat;
bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2022
dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi
saat ini sehingga perlu disesuaikan materi muatannya
Dasar Hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016.
Materi Pokok: Pemberian TPP, Nilai Dasar TPP, Kriteria Pemberian TPP, Mekanisme Pemberian TPP, Penerimaan TPP, TPP Tambahan, TPP untuk Tunjangan Hari Raya Dan/Atau Gaji Ketiga Belas, Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Jumlah halaman: 31 HLM; Lampiran: 2 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
