Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 43 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2016

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015

APBD

Abstrak

apbd - penjabaran pertanggungjawaban

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2016/NO.10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Walikota Tegal Nomor 25 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dan ringkasannya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016.
8 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal No. 2 Tahun 2016

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda No. 2 Th. 2016 - PPLH.pdf

Abstrak

LINGKUNGAN - PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara oleh karenanya perlu dikelola dan dilestarikan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya, dan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun di Kota Tegal telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga pemangku kepentingan wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Kota Tegal tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lain. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014;
1. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 2. Tugas dan wewenang 3. perencanaan 4. pemanfaatan 5. pengendalian 6. pengelolaan sempadan pantai adn gugusan mangrove 7. pengelolaan air tanah 8. dumping 9. sistem informasi 10. hak, kewajiban dan larangan 11. peran masyarakat 12. pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
69 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2016

Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
6013_perwal_no._11_th._2016_-_peninjauan_tarif_pai.pdf

Abstrak

RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI - PENINJAUAN TARIF

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2016/No. 11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan evaluasi peninjauan tarif Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah dengan memperhatikan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan, perlu meninjau Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Walikota Tegal Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan bentuk dan isi karcis Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
9 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
6008_perwal_no._4_th._2016_-_juklak_program_apik.pdf

Abstrak

PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN - PETUNJUK PELAKSANAAN

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2016/No. 4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan percepatan, pemerataan dan keadilan pembangunan dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai di lingkungan Kelurahan di wilayah Kota Tegal perlu melaksanakan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan; bahwa Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan dan sasaran, pendanaan, organisasi, pelaksanaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2016.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2014 dicabut.
13 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2016

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016

APBD

Download :
6177_perwal_no._14_th._2016_-_penjabaran_apbdp_ta_2016.pdf

Abstrak

apbd - penjabaran perubahan

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2016/NO.14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penambahan APBD TA 2016 dan lampirannya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
6 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2016

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015

Download :
6175_perwal_no._12_th._2016_-_standarisasi_2016_ubahan_i.pdf

Abstrak

INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM - standarisasi

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2016/NO.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2016

ABSTRAK:

bahwa sehubungan perubahan indeks harga dan penambahan jenis kegiatan pada Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2016, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf A Jamuan Makan Minum Harian/Untuk Penerimaan Tamu/ Penyelenggara Rapat/ Resepsi/ Penataran/ Penyuluhan/ Kursus nomor 2 Penerimaan Tamu Dalam/Luar Negeri, point 2.2 Tamu Menengah (Setingkat Tamu Pejabat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota), dan nomor 3 Penyelenggaraan Rapat dan Resepsi point 3.1 Penyelenggaraan Rapat, halaman 1 dan 2, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf B Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta Non PNS kolom Eselon III Non Kepala SKPD, Eselon IV, dan Staf halaman 4, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf E Biaya Pendidikan, nomor romawi II Biaya Pendidikan/ Diklat/ Kursus/ Penataran/ Penjenjangan, nomor 2 Biaya Pendidikan, huruf a halaman 20 dan huruf d halaman 22 dihapus, dan huruf b dan huruf c halaman 21, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf E Biaya Pendidikan nomor romawi II Biaya Pendidikan/Diklat/Kursus/Penataran/ Penjenjangan, nomor 3 Biaya Pendidikan Penjenjangan, huruf a,b,c, dan d halaman 22, 23, dan 24, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf F Biaya Penyelenggaraan Kursus/Penataran, nomor 6 Tas Diklat Teknis dan Fungsional halaman 27, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf G Satuan Biaya Pengiriman Diklat (Satu Pintu) nomor 1 Peserta Diklat Diasramakan huruf c Uang Cuci halaman 28, Lampiran Bab II Indeks Biaya Pemeliharaan huruf D Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, nomor 9 Pemeliharaan 1 (satu) Unit Personal Komputer berupa Instalansi Kabel LAN (per 50 meter) halaman 36, penghapusan Lampiran Bab II Indeks Biaya Pemeliharaan Huruf H Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, halaman 43 sampai dengan halaman 46, perubahan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf A Alat Tulis, nomor 111 Plaquet halaman 78, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf E Pengadaan Barang-Barang Rumah Tangga, nomor 1, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 21, 24, 25,26, 27, dan 41 halaman 100 sampai dengan halaman 104, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf F Perlengkapan Kantor dan lain lain, nomor 46, 52, 53, dan 54 halaman 135 sampai dengan halaman 136, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf G Peralatan Kesehatan/Rumah Sakit point Alat Kesehatan Gigi/ Lansia/Posyandu, nomor 28 Kartu Menuju Sehat (KMS) halaman 192, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf G Peralatan Kesehatan Rumah Sakit ditambahkan 5 nomor yakni nomor 33 Mikrotoise, nomor 34 Alat Penyangga Timbangan Dacin (Cagak), nomor 35 Alat Ukur Panjang Bayi Flexy, nomor 36 Alat Ukur Panjang Bayi Kaki Kayu Model L, dan nomor 37 Alat Ukur Tinggi Lutut, halaman 199, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point PC Desktop huruf A, B, C, D, dan E halaman 270 sampai dengan halaman 273, penambahan 3 sub pada point PC Desktop huruf F halaman 279 sampai dengan halaman 280 dan 6 sub pada huruf G halaman 280, penambahan huruf H Intel Pentium Core i-7 dan huruf I All In One pada Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point PC Desktop halaman 280, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Server pada sub Server halaman 280 sampai dengan halaman 281, penambahan 9 sub server pada point Server halaman 281, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Notebook/Laptop pada sub Notebook/Laptop halaman 282 sampai dengan halaman 284, penambahan 10 sub notebook/laptop pada point Notebook/Laptop halaman 284, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Monitor pada sub Monitor halaman 285 sampai dengan halaman 287 dan penambahan 8 sub monitor pada point Monitor halaman 287, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Printer pada sub Printer halaman 288 sampai dengan halaman 289, dan penambahan 7 sub printer pada point Printer halaman 289, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Scaner pada sub Scaner halaman 290 sampai dengan halaman 291, penambahan 2 sub scaner pada point Scaner halaman 291, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Hardisk Internal halaman 293, penambahan 5 sub hardisk internal pada point Hardisk Internal halaman 293, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, point Hardisk Eksternal halaman 294 dan penambahan 7 sub hardisk pada point Hardisk Eksternal halaman 294, penambahan 3 poin Monitor PC, Kum Switch, dan Memori Server pada Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf K Pengadaan Komputer dan lain-lain, halaman 333, penghapusan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf L Pasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, nomor 1 sampai dengan nomor 17 halaman 333, penambahan 7 nomor nomor 18 Marka Jalan, nomor 19 Pemasangan dan Pengadaan Patok Pengaman, nomor 20 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan, nomor 21 Jurusan (RPPJ), nomor 22 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan (warning light), nomor 23 Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL), dan nomor 24 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan pada huruf L Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, halaman 335, perubahan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf N Bahan Bangunan/Material halaman 339, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf O Upah halaman 376, Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf G PekerjaanPekerjaan Khusus nomor 46 Honorarium Tim Kontributor/Bakohumas point Kontributor halaman 472, nomor 89 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan point Petugas Entri Data Profil Kelurahan halaman 492, nomor 90 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan halaman 492, penambahan 13 nomor nomor 99 Panitera MTQ/FASI, nomor 100 Honor Petugas Siaran Luar/Live Video Streaming, nomor 101 Honor Peliputan Berita Website, nomor 102 Honor Narasumber Utama Walikota Menyapa, nomor 103 Honor Narasumber Leading Sector Kegiatan Walikota Menyapa, nomor 104 Honor Petugas Update Data Website, nomor 105 Honor tenaga Surveyor Angkutan (Non PNS), nomor 106 Belanja Jasa Hadiah/Penghargaan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT) dan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ, nomor 107 Lomba Tenaga Kesehatan Teladan, nomor 108 Uang Saku Press Tour, nomor 109 Transport Pemberian Sembako bagi PMKS dan Penyapu, nomor 110 Honor Petugas Sidang Pemeriksa dan Survei Lokasi Tanah terhadap Pengajuan Sertifikat Hak Pakai a/n Pemerintah Kota Tegal, nomor 111 Jasa Saksi Persidangan pada Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf G PekerjaanPekerjaan Khusus halaman 496.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2015.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2015 diubah.
8 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2016

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tegal

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
6015_perwal_no._17_th._2016_-_sotk_inspektorat.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2016/No. 17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tegal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, jabatan dalam inspektorat, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2016.
8 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Tegal No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Mengubah :

Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Download :
6007_perwal_no._2_th._2016_-_perubahan_ii_pakaian_dinas.pdf

Abstrak

PAKAIAN DINAS

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2016/No. 2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014;
Peraturan walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 14 dan 16, Pasal 2, Bagian Ketiga BAB II, Pasal 5, Lampiran I huruf B, Lampiran III.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2016.
16 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2016

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Perpajakan

Download :
6179_perwal_no._30_th._2016_-_tata_cara_pemeriksaan_pajak.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH - DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK - TATA CARA PEMERIKSAAN

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD.2016/NO.30

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah oleh Wajib Pajak, perlu mengatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang Pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang Pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ; Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan pemeriksaan, ruang lingkup dan objek pemeriksaan, tata cara pemeriksaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
24 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 20 Tahun 2016

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
6018_perwal_no._20_th._2016_-_sotk_kecamatan_dan_kelurahan.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2016/No. 20

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, jabatan dalam kecamatan dan kelurahan, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2016.
11 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT