SUSUNAN ORGANISASI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - KABUPATEN OGAN ILIR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2022/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan persetujuan Gubenur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/0457/VII/2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati ,serta berdasrkan peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi ,uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembagan hukum sehingga perlu diganti
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan Menteri Perdaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi No 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Perdaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi No 25 Tahun 2021;Permendagri No 60 Tahun 2021;Perda No 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kai terakhir dengan Perda No 1 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ogan ilir,Ketentuan Umum,Kedudukan ,Susunan Organisasi,Uraian tugas dan Fungsi ,Kelompok jabatan Fungsional,Tata kerja,Kepegawaian,ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Uraian tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil
14 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 17 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP)
ABSTRAK:
Sumber daya perikanan di perairan umum Kabupaten Ogan Ilir merupakan kekayaan alam daerah yang perlu dipertahankan dan dilindungi sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat; Pengelolaan sumber daya perikanan di perairan umum oleh masyarakat harus berpedoman pada kaidah-kaidah lingkungan yang lestari; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 dirasakan belum cukup memenuhi aspirasi masyarakat pengelola PL2SSDP, sehinga perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daeran Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daeran Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai objek pengelolaan; panitia pengelolaan sumber daya perikanan; pengelolaan sumber daya perikanan; proses pelaksanaan lelang sumber daya perikanan; perlindungan hak dan larangan bagi pengelola dan masyarakat; pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS); pembagian hasil pengelolaan sumberdaya perikanan; ketentuan sanksi dan pidana; serta penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan ilir Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai dampak korupsi, perlu
menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada satuan
pendidikan, bagi aparatur sipil negara, pegawai Badan
Usaha Milik Daerah dan masyarakat penerima hibah
dan/atau bantuan dari Pemerintah; bahwa dengan pendidikan antikorupsi diharapkan dapat
mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan
antikorupsi, serta membangun perilaku dan budaya
antikorupsi guna membantu mengoptimalkan upaya
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam pencegahan
tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Ilir;
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015
Peraturan ini memuat Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi, pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, orang tua dan komite sekolah, ASN, dan pegawai BUMD, aksi anti korupsi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah Pegawai Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia yang bekerja pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk diberdayakan, dikembangkan dan ditingkatkan kesejahteraannya dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan tingginya biaya hidup di daerah serta kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Pejabat Bupati Ogan Ilir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. No. 6 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. No. 12 Tahun 2015; Peraturan Pejabat Bupati Ogan Ilir No. 56 Tahun 2015; Keputusan Penjabat Bupati Ogan Ilir No. 4/KEP/BPKAD/2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah Pegawai Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pegawai penerima tunjangan kesejahteraan daerah; serta pegawai yang tidak diberikan tunjangan kesejahteraan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 39 Tahun 2017
BESARAN - TUNJANGAN - PIMPINAN - DAN - ANGGOTA - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, diperlukan uraian secara lebih rinci dalam pelaksanaanya;
Dasar Hukum dalam Peraturan ini antara lain: UU No 17 Tahun 2003 ;UU No 37 Tahun 2003 ;UU No 1 Tahun 2004 ;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana te1ah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 58 Tahun 2005;PP No 18 Tahun 2017;Permendagri No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa :!'kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permekeu No 33/PMK.02/2016;Permendagri No 62 Tahun 2017
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah:Ketentuan Umum ,Besar Tunjangan Kesejahteraan,Pimpinan dan Anggota DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2017.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2020
PETUNJUK PELAKSANAAN -ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH -TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 agar berjalan secara efektif danefisien, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya untuk itu diperlu diatur dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2 UU Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan
Kabupaten Ogan Ilir diProvinsi Sumatera Selatan;
3 UU Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4 UU Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5 UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7 PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8 PP Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9 PP Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10 PP Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11 PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12 PP Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13 PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14 PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
15 PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16 Perda Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir;
17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
18 Perda Nomor 10 Tahun 2018. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019;
19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20 Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
pemerintah Daerah;
23 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24 Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;
25 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
pendapatan dan belanja daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
57
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 9 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012 dapat berjalan dengan baik dan benar serta digunakan secara efisien dan efektif maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya.
Dasar Hukum: UU No.17 Tahun 2003; UU No.37 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; P No.8 Tahun 2006;PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; Perpres RI No.54 Tahun 2010; Permendagri No.7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.11 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.55 Taun 2008; Permendagri No.22 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Ilir No.2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Ilir No.4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.18 Tahun 2011; Peraturan Bupati Ogan Ilir No.1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir No.1 Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah ketentuan Bab I Pasal I ayat 36 dan 37; Bab II Pasal 5 ayat 2 (b) diubah; Bab III Pasal 10 ayat 9 dihapus; Bab III Pasal 1 ayat (14) diubah; Bab IV Pasal 16 ayat 4,5, dan 6 diubah; Bab V Pasal 21 ayat (6) dihapus; Bab V Pasal 22 ayat (1) diubah; Bab VI Pasal 26 diubah; Bab VI Pasal 26 diubah; Bab VI Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 diubah; Bab VI Pasal 35 ayat 2 diubah; Bab VI Pasal 36 ayat 2 diubah; Bab VII Pasal 40 ayat 5 diubah; dan Bab VII Pasal 40 ayat 5 diubah.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 7 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) Di Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif yang termasuk urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga perlu sistem penanganan yang terkendali dan bermutu. Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) maka perlu tindak lanjuti. Untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat perlu adanya suatu Program Jaminan Sosial Kesehatan khususnya bagi masyarakat yang terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) serta belum mempunyai Asuransi atau Jaminan Kesehatan lainnya.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008; Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006; Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007; Perda No. 09 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Nama Program, Tujuan Dan Sasaran; Kepesertaan; Pelayanan Kesehatan; Sumber Dana Program; Verifikasi; Klaim Dan Sanksi; Larangan; Pengorganisasian; Pemantauan Dan Evaluasi; Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kab Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Uang Persediaan Bagi organisasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan APBD TA 2018
ABSTRAK:
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah, dlm rangka kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.37 Tahun 2003;UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP no.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.12 Tahun 2016; Perda No.28 Tahun 2017 dan Perbup No. 78 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Penyediaan Uang Persediaan bagi Organasiasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka Pelaksanaan APBD TA 2018, besaran uang persediaanuntuk masing-masig OPD tersebut diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2017
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara Eletronik ( LPSE ) Kabupaten Ogan Ilir
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - OGAN KOMERING ILIR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Eletronik ( LPSE ) Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya perubahan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu untuk
ditindaklanjuti
Dasar Hukum dalam Peraturan ini antara lain : UU No 37 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 11 Tahun 2008;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007:Perda No 12 Tahun 2016;Perpres No 106 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah dengan Perpres No 70 Tahun 2012 ;Permendagri No 13 TAhun 2006;
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah:Ketentuan Umum ,Kedudukan,Susunan Organisasi ,Tata Kerja,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
peratura yang di ubah :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2014
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Layanan
Pengadaan Barang/Uasa Secara Elektronik (LPSE)Kabupaten Ogan Ili
Peraturan yang akan diatur :Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan yang akan di atur : Peraturan Bupati No 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Pengelolaan layanan Pengadaan Barang da Jasa Secara Elektronik ( LPSE ) Kabupaten Ogan Ilir
11 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
