Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
"ANEKA USAHA" KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009
Materi pokok: mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; komponen penghasilan direksi; penghasilan dewan pengawasan; kepegawaian perumda; hak dan kewajiban pegawai; penghasilan pegawai; pesangon dan uang jasa; cuti pegawai; disiplin pegawai; ketentuan jam kerja; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
mencabut peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Pengawas, Direksi Dan Pegawas Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyata
jumlah 19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan
Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung maka perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
24 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten
Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peratu.ran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44
Tahun 2012 ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2016; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun
2010; 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2017
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
24 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten
Tulungagung dengan Peraturan Bupati. memuat antara lain: ketentuan Pasal 1 angka 17 dan 18 diubah terkait bantuan pendidikan dan keluarga kurang mampu; ketentuan pasal 3 ayat (3) diubah terkait pengecualian sumbangan peserta didik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
mengubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
24 Tahun 2017
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018
Kepegawaian, Aparatur Negara;Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
-bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.pAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah \, Bupati Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
-Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah; Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah No 8 tentang Tahapan, tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung No 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama pada pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini adalah utnuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran srategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai ruang lingkup IKU, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan IKU, penggunaan IKU, serta pembinaan dan pengawasan .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAN NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2),
Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat
(4), Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Air limbah Domestik, perlu menetapkan petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan
Bupati;
mengingat: Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013
; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.68/menljk/Setjen/kum. 1/8/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 04/PRT/M/2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun
2017
Materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan Air limbah Domestik. memuat antara lain: ketentuan umum; sistem pengelolaan air limbah domestik; SPALD-T; pengolahan lumpur tinja; kerjasama; hak dan kewajiban; peran serta masyarakat; pembiayaan; perizinan; pembinaan dan pengawasan; larangan; sanksi administratif; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
jumlah 19 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas PErda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa untuk memperkuat sistem kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan penyesuaian; b
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2010 pada Pasal 1; Pasal 2; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; dan Pasal 11
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
Perda Nomor 14 Tahun 2010
9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 1 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengimplementasikan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014, serta untuk meningkatkan produksi dan perduktivitas ternak yang sehatsehingga dapat mewujudkan perlindungan bagi masyarakat di bidang kesehatan hewan, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang peternakan hewan dan kesehatan hewan
UU no. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan;
UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
UU no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
UU no. 18 Tahun 20090 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
PP no. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
Peraturan Daerah ini mengatur peternakan dan kesehatan hewan dengan substansi:
(a) Pengaturan Sumber daya;
(b) Jenis usaha peternakan;
(c) Penggunakan pakan;
(d) Alat dan mesin peternakan;
(e) Pembudidayaan;
(f) Unit usaha pangan asal hewan
(g) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
(h) Pencegahan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan
(i) Pegobatan hewan;
(j) Otoritas Veteriner;
(k) Pembinaan dan pengawasan
(l) Sanksi administrasi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Peternakan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 15 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
40 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 2 Tahun 2015
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas
Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu
melakukan perubahan terhadap susunan organisasi,
uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tulungagung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tulungagung.
Mengingat: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1
Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir
dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH
KEDALUWARSA
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pajak Daerah serta dalarn rangka rnenyesuaikan
nornenklatur dan kewenangan Perangkat Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nornor
20 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tulungagung dan Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, rnaka perlu
mengubah kembali Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kedaluwarsa
dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; 2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2002; 3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 ; 4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2019; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2020 ; 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 9 Tahun 2017; 13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kedaluwarsa
dengan Peraturan Bupati; memuat antara lain: mengubah ketentuan pasal 7 ayat (1) ; mengubah ketentuan pasal 8 terkait tim penelitian usulan penghapusan piutang; mengubah ketentuan pasal 9 terkait muatan hasil penelitian tim
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
mengubah perbup tulungagung 9 tahun 2017
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELANAYAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMKAB TULUNGAGUNG TELAH DIATUR DALAM PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID;
BAHWA SEHHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH, MAKA TERHADAP PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2015 PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN;
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; TUGAS DAN KEWENANGAN; TATA KERJA PPID; SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
21 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat