Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2017 No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan daerah bupati nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
ABSTRAK:
- bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Ijin Trayek; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Rumah Potong Hewan; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Perparkiran; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif PemungutanPajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan yang diubah antara lain ketentuan Pasal 1 angka 3 mengenai definisi Badan Pendapatan Daerah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan satu angka yaitu angka 3A mengenai definisi Perangkat Daerah. Ketentuan yang juga diubah yaitu diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 ayat, yaitu ayat (2A) mengenai kriteria pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi, dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu pasak yaitu pasal 10A mengenai perubahan frasa “Dinas Pendapatan” menjadi “Badan Pendapatan Daerah”.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2016.
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa teknis pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Tulungagung telah
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di
Kabupaten Tulungagung;
b . bahwa seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang
terjadi di Kabupaten Tulungagung, maka terhadap Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana
dimaksud huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud
dalam huruf a dan huruf b , maka perlu merubah Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2020 ten tang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan Di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2019; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2020; 13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019;
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan Seberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
10 Tahun 2020 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten
Tulungagung. memuat perubahan pasal 12 dan lampiran VI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
mengubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
10 Tahun 2020 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten
Tulungagung
jumlah 12 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
BAHWA DENGAN DITETAPKANNYA PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MAKA SUBSTANSI DALAM PERDA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERMENDAGRI DIMAKSUD;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELANAYAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMKAB TULUNGAGUNG TELAH DIATUR DALAM PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID;
BAHWA SEHHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH, MAKA TERHADAP PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2015 PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Modal Kerja Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 10 ayat (6) perda kab. Tulungagung no 6 tahun 2015 tentang perubahn ketiga atas peraturandaerah nomor 10 tahun 2007 tentang perusahaan daerah BPR bank daerah tulungagung, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan kredit kerja pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati
undang-undang Nomor 7 Tahun 1992; undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009; undang-undang Nomor 21 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pereturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 220/POJK.03/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 10 Tahun 2007
peraturan ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan kredit kerja pada usaha mikro, kecil, dan menengah. meliputi: ketentuan umum; maksud, tujuan dan sasaran; ketentuan pemberian kredit; persyaratan calon penerima kredit; kemanisme penetapan penerima kredit; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa guna menjamin akuntabilitas pengangkatan Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama melalui pengisian secara terbuka
maka perlu dilakukan seleksi dengan tata cara yang jelas;
Mengingat
b. bahwa untuk memberikan kejelasan mengenai tatacara
seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tata
Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tulungagung;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tulugagung Nomor 9 Tahun
2014
peraturan ini mengatur mengenai Tata
Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tulungagung; meliputi : ketentuan umum; tata cara pelaksanaan seleksi; pesyaratan administrasi; persyaratan kompetensi; wawancara; rekam jejak; uji publik; hasil seleksi; ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2015.
jumlah 6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 13 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa mekanisme pemilihan kepala desa, dan pedoman bagi
kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa di
Kabupaten Tulungagung telah diterbitkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala
Desa;
b. bahwa sehubungan dengan terbitnya regulasi teknis terkait
dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, maka
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2015 tentang Kepala Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
peraturan ini mengatur mengenai perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2015 tentang kepala desa; perubahan antara lain: pasal 19 terkait pessyaratan calon kepala desa; pasal 54 terkait tugas dan wewenang kepala desa; pasal 59 terkait pemberhentian kepala desa;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016.
mengubah
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2015 tentang
jumlah 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
> Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6019}; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Materi Pokok: mengatur mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; memuat antara lain: katentuan umum; Jenis Pelayanan Medik Veteriner; pelaksanaan pelayanan; tempat pelayanan; perizinan pelayanan; penugasan pelayanan jasa medik veteriner; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
mencabut ran Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
jumlah 55 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2018-2023
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemrintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati
dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;
b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahu 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, sudah tidak
sesuai dengan kondisi lingkungan strategis saat ini, potensi
daerah, isu strategis baik internasional, nasional dan lokal,
sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-
2023;
mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1
tahun 2020; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ; 18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019; 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 ; 20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018; 2£>. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; 2.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009; 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012; 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2008; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun
2012; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; :}j_ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun
2017 ; '37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2019 ; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun
2019
Materi pokok: mengatur mengenai penetapan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-
2023.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
jumlah 14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung,
ditemukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Air Tanah telah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi karena tidak sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/kota;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a , maka perlu mencabut kedua Peraturan Daerah
tersebut dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
dan Batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat