PEMBENTUKAN - UNIT PELAKSANA TEKNIS - LABORATORIUM PENGUJIAN TEKNIK - DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA - KABUPATEN MUSI RAWAS
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2022/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah ,pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat di bentuk UPTD kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertantu
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 1 Tahun 2022;PP No 18 Tahun 2016 sebaagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 12 Tahun 2017;Permendagri No 99 Tahun 2018;Perda No 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2021;Perbup No 53 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini diatur mengenai PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN TEKNIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MUSI RAWAS,KETENTUAN UMUM,PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI,KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL,TATA KERJA,KEPEGAWAIAN,KETENTUAN PENUTUP,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
11 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 12 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, Kepala Daerah menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran yang berakhir; Berdasarkan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Musi Rawas dan Bupati musi Rawas No. 11 Tahun 2006 dan No. 538 Tahun 2006, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002; Perda Kabupaten Musi Rawas No. 1 Tahun 2004; Perda Kabupaten Musi Rawas No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Musi Rawas No. 4 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 12 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
Pengaturan penyelenggaraan bidang pertambangan Bahan Galian Golongan C diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pemberian Izin Usaha Pertambangan Golongan C merupakan kewenangan Kabupaten. Oleh karena itu, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 1967; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.34 Tahun 2000; PP No.32 Tahun 1969; PP No.25 Tahun 2000; Kepmendagri No.84 Tahun 1993.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Izin Usaha Pertambangan Bahan Golongan C dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai Izin Usaha Pertambangan; Syarat-Syarat Perizinan; Izin Usaha Pertambangan Umum; Berakhirnya Izin; Hak dan Kewajiban Pemegang Izin; serta Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan IUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2017
PENCEGAHAN - DAN - PENANGANAN - KASUS - KEKERASAN - TERHADAP - PEREMPUAN - DAN - ANAK
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, LD.2017/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain ;UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 7 Tahun 1984:UU No 39 Tahun 1999;UU No 23 Tahun 2002;UU No 23 Tahun 2004;UU No 21 Tahun 2007;UU No 24 Tahun 2008;UU No 11 Tahun 2012;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
UU No 9 Tahun 2015;UU No 35 Tahun 2Ol4;UU No 7 Tahun 2016;Inpres No 9 Tajun 2000;Permendagri No 67 Tahun 2011;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2O1O;Perda No 10 Tahun 2016;Perda No 16 Tahun 2016;Perbup No 75 Tahun 2016;sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 7 Tahun 2017;
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah:Asas tujuan dan fungsi,Lingkup dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ,Hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan,Mekanisme pelayanan,Pemberdayaan Masyarakat,Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Bandar Udara Silampari Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan mengatur ketentuan mengenai rencana induk bandar udara yang merupakan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara guna menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan. Dalam RPJM Kab. Musi Rawas Tahun 2005-2010, telah tercantum rencana induk bandar udara silampari Kab. Musi Rawas, untuk pusat penyelenggaraan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 3 Tahun 2001; PP No. 70 Tahun 2001; PP No. 40 Tahun 2006; Kepmenhub No. T11/2/4-U; Perda No. 2 Tahun 2008; Perbup No. 11 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kebutuhan dan batas-batas lahan, pembangunan dan pengembangan fasilitas, penggunaan dan pemanfaatan lahan, ketentuan lain-lain, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2009.
5 hlm, Lampiran : 9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Irigasi
ABSTRAK:
Perlu dilakukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kelembagaan Perkumpulan Petani Pengelola Air sebagai pengambil keputusan didalam pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab. Pemberdayaan masyarakat petani pemakai air dengan mewujudkan kelembagaan Perkumpulan Petani Pengelola Air yang otonom, mandiri dan mengakar masyarakat, bersifat sosial budaya yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan peluang kepada masyarakat petani untuk demokratis membentuk unit usaha ekonomi dan bisnis yang berbadan hukum ditingkat usaha tani. Penetapan kebijakan tentang kelestarian sumber daya air, penyelenggaraan irigasi, peningkatan pendapatan petani, dan pencegahan alih fungsi lahan sehingga berkelanjutan irigasi dapat terjaga.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.11 Tahun 1974; UU No.24 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.22 Tahun 1982; PP No.23 Tahun 1982; Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 1999; PP No.77 Tahun 2001.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pengelolaan Irigasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai Asas, Maksud dan Tujuan; Tugas Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi; Pemberdayaan P3A; Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, GP3A dan Induk P3A. Penyerahan Pengelolaan Irigasi pada P3A. Selain itu, diatur pula mengenai Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Melalui IPAIR; Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pengelolaan Irigasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
ABSTRAK:
Pajak hiburan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 345/ KPTS/ III/ 2016 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf G Khususnya Kata Golf Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2011 perlu disesuaikan. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan daerah yang baru.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda No. 11 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan tentang objek pajak hiburan dan macam-macam hiburan yang dimaksud.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
peraturan yang akan di atur No 4 Tahun 2017
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2018
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPT Balai Penyuluhan pada Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daeratr Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai
Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2OOg tentang Pembenhrkan UPT Balai Penyuluhan pada
Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas
9 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jam Kerja Kantor Desa, Cuti Kepala Desa, dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan tertib, teratur dan disiplin, perlu mengatur
Jam Kerja Kantor Desa, Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jam Kerja Kantor Desa, Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 1995; Permendagri No. 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017; Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2021; Perda No. 11 Tahun 2016; Perbup No. 80 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Jam Kerja Kantor Desa, Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jam kerja kantor desa, pelaksanaan pelayanan, daftar hadir, cuti, monitoring dan evaluasi, kewajiban dan larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
26 hlm, Lampiran: 32 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunalan untuk kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa, dan untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, perlu disusun persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa, penatausahaan, pedoman penggunaan, pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa
Dasar Huklum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020 ;UU No. 20 Tahun 2019; PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020; Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2000; Peraturan MENKEU No. 205/PMK.07/2019; Peraturan MENKEU No. 35/PMK.07/2019; Peraturan MENKEU No. 40/PMK.07/2020; PERDA No. 10 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020. Perubahan Peraturan tersebut yaitu Diantara Pasat 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 8a, Pasal 8b dan Pasal 8c; Ketentuan Pasal 9 dihapus; Ketentuan Pasal 10 ayat (a) diubah; Ketentuan Pasal 1 1 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat; Diantara Pasal I I dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11 A; Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 12A; Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat; Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A; Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu)
Pasal yaitu Pasal 18A; Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupatı Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagıan Dan Penetapan Rıncıan Dana Desa Setıap Desa dı Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
