Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 441 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Desa

Download :
2016-11 perbup.pdf

Abstrak

tata cara-penghitungan-pembagian-rincian-dana desa

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK-07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK-07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 33/2004; UU 6/2014; UU 23/2014; UU 30/2014; UU 14/2015; PP 58/2005; PP 43/2014; PP 60/2014; Perpres 137/2015; Permendagri 13/2006; Permendagri 52/2015; Permendagri 56/2015; Permendagri 80/2015; Permenkeu 49/PMK.07/2016; Perda Bengkulu utara 1/2008; dan perbup bengkulu utara 43/2015.
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 2), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus 3. Ketentuan Pasal 11 diubah 4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah 5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan Pasal 17 ayat (6) dihapus 6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2019

Tarif Retribusi dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2019

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perbup BU 2019-11.pdf

Abstrak

TARIF RETRIBUSI DAN BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tarif Retribusi dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
UU Drt No. 4 Tahun 1956 UU No.9 Tahun 1967 UU No.36 Tahun 1999 UU No.28 Tahun 2009 UU No.12 Tahun 2011 UU No.23 Tahun 2014 PP No.58 Tahun 2005 PP No.18 Tahun 2016 Permendagri No. 80 Tahun 2015 Perda Bengkulu Utara No.5 Tahun 2013 Perda Bengkulu Utara No.14 Tahun 2016 Perbup Bengkulu Utara No.5 5 Tahun 2016
Untuk 1 (satu) kali kunjungan dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan Enggano sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi kemudian Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi per tahun merupakan perkalian antara indeks variabel

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2022

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Desa

Download :
perbup_no_11_th_2022.pdf

Abstrak

DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk tertib administarasi persyaratan pencalonan kepala desa perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Bengkulu Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbaogan sebagaimana dimaksud. dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Mas Peratnran Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang Nam.or 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lemharan Negara Tahun 1956 Nomor 56} dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah 'fingkat U Termasuk Kotapraja., Dalam Llngkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495}; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndon� Tahun 2014 Nomor 244� Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.aban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ten tang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ten tang Percepatan Penanganan Corona Vims Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 2)
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022.
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2022
27

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015-2035

Download :
2015-11 Perda.pdf

Abstrak

tata ruang

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015-2035

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu mengarahkan pembangunan melalui pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat serta memberikan acuan pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, UU Darurat No.4 Th.1956, UU No.5 Th.1960, UU No.9 Th.1967, UU No.5 Th.1990, UU No.36 Th.1999, UU No.41 Th.1999, UU No.41 Th.1999, UU No.3 Th.2002, UU No.3 Th. 2003, UU No.11 Th.1974, UU No.25 Th.2004, UU No.31 Th 2004, UU No.38 Th.2004, UU No.23 Th. 2007, UU No.24 Th.2007, UU No.26 Th. 2007, UU No.30 Th.2007, UU No.14 Th.2008, UU No.18 Th.2008, UU No.24 Th.2008, UU No.4 Th.2009, UU No.10 Th. 2009, UU No.22 Th.2009, UU No.32 Th.2009, UU No.41 Th.2009, UU No.11 Th.2010, UU No.13 Th. 2010, UU No.1 Th.2011, UU No.12 Th.2011, UU No.1 Th.2014, UU No.3 Th 2014, UU No.21 Th.2014, UU No.23 Th.2014, UU No.39 Th.2014, UU No.39 Th.2014, PP No.23 Th.1976, PP No.44 Th.2004, PP No.45 Th.2004, PP No.58 Th.2005, PP No. Th.2005, PP No.34 Th.2006, PP No.6 Th.2007, PP No.3 Th.2008, PP No.6 Th.2007, PP No.8 Th.2008, PP No.21 Th.2008, PP No.26 Th 2008, PP No.76 Th.2008, PP No.61 Th.2009, PP No.15 Th.2010, PP No.62 Th.2010, PP No.22 Th.2010, PP No.23 Th.2010, PP No.68 Th.2010, PP No.1 Th 2011, PP No.22 Th. 2011, PP No.28 Th 2011, PP No. 27 Th.2012, PP No.8 Th. 2013, PP No. 3 Th.2014, PP No.68 Th 2014, PP No.121 Th.2015, PP No.122 Th.2015, Perpres No.78 Th 2005, Perpress No.13 Th.2012, KepresNo.32 Th.1990, Kepres No.12 Th.2012, Permendagri No. 28 Th.2008 PermenPU No. 5/PRT/M/2008, PermenPU No. 16/PRT/M/2009, Permendagri No. 50Th.2009, Permentan Nomor 39/Permentan/ OT.140/6/2010, PermenPU Nomor 3/PRT/M/2012, Permendagri No.47 Th.2012, Permentan Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012, Peraturan Bersama Menkumham dan Mendagri No.50 Th.2013, Permendagri No.50, Th.2013, Permendagri 61 Th.2013, Permendagri 63Th.2013, PermenHub Nomor: PM 69 Tahun 2013, Permentan Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013, PermenAgraria dan Tata Ruang No.5 Th.2015, Perda Provinsi Bengkulu No.2 Th.2012, Perda Bengkulu Utara No.2 Th.2008, Perda Bengkulu Utara No.10 Th.2010, Perda Bengkulu Utara No.11 Th.2012, Perda Bengkulu Utara No.9 Th.2012, Perda Bengkulu Utara No.10 Th.2012, Perda Bengkulu Utara No.7 Th.2015, Perda Bengkulu Utara No.8 Th.2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: RTRWK didasarkan atas 4 (empat) azas yaitu azas manfaat, azas keseimbangan, azas kelestarian dan azas keterbukaan. Substansi materi RTRWK meliputi: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten meliputi kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten. Dalam pengelolaan ruang wilayah masyarakat berhak : berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; mengetahui secara terbuka RTRWK dan rencana rinci tata ruang kawasan; menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan memperoleh penggantian yang layak sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2016.
75

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021

Standar/Pedoman Dana Desa

Download :
perbup_no_11_th_2021.pdf

Abstrak

desa-Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, yang berakibat berkurangnya penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukannya penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Mengingat Bengkulu Utara; dan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tahun 2021; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020; 18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020; dan 19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020
Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
2017-11 Perbup.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa perlu disempurnakan untuk memperkuat asas dan prinsip pengadaan barang jasa di desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013; Perda No. 14 Tahun 2016; Perbup No. 52 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perbup No. 25 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa berikut beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2017.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2023

Batik Khas Daerah Bengkulu Utara

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
Perbup 11 2023.pdf

Abstrak

BATIK KHAS DAERAH BENGKULU UTARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 (11)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batik Khas Daerah Bengkulu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya seni batik perlu dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik daain kaitannya dengan gambar, corak maupun komposisi warna; b. bahwa Kabupaten Bengkulu Utara memiliki warisan budaya tak benda yang dapat ditampilkan kedalam bentuk Batik yang mengandung filosofi, bernilai seni tinggi, dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, memberikan ciri khas daerah, memberikan motivasi dan kebanggaan bagi masyarakat terhadap kebudayaan lndonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batik Khas Daerah Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalain Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran RI Tahun 2022 Nomor 238 tambahan lembaran negara RI Nomor 6841); 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599); 5 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6475); 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 116); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
BATIK KHAS DAERAH BENGKULU UTARA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2018

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup BU 2018-11.pdf

Abstrak

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bengkulu Utara maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara; b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan telah Memperoleh Rekomendasi dari Gubernur Bengkulu dengan Surat Nomor 061/1098/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
1. UU No. 4 Drt Tahun 1956 2. UU No. 9 Tahun 1967 3. UU No. 33 Tahun 2004 4. UU No. 36 Tahun 2009 5. UU No. 12 Tahun 2011 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP No. 38 Tahun 2007 8. PP No. 18 Tahun 2016 9. Permendagri No. 80 Tahun 2015 10. Permendagri No. 12 Tahun 2017 11. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016 12. Perbup Bengkulu Utara No. 42 Tahun 2016
Pasal 2 : (1) UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. (2) Kepala UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis pendidikan Kesehatan minimal Strata satu dan berpengalaman dibidang Kelaboratoriuman. ( 1. 3) Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional Dinas Kesehatan di bidang Laboratorium. (3) UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai berikut : a. pelaksana operasional/Teknis Dinas di bidang Laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya; b. memberikan rekomendasi hasil kegiatan dan pelaksanaan pelayanan umum dan atau teknis sesuai ruang lingkup tugasnya; dan c. pemeliharaan dan pembinaan terhadap seluruh perangkat Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
Mencabut : 1) Perbup No. 17 Tahun 2010
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2022

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I PERIODE KEDUA TAHUN ANGGARAN 2022

Standar/Pedoman Dana Desa

Download :
perbup_no_12_th_2022.pdf

Abstrak

dANA DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH. KABUPATEN BENGKULU lITARA TA.RUN 2022 NOMOR 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I PERIODE KEDUA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa berdaserkan Dokumen Penggunaan Anggaran Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2022 t:entang Pedoman Standar Satuan Harga, Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Periode Kedua Tahun Anggaran 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan eebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bnpati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga, Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Periode Kedua Tuhun Angga:ran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darura.t Namer 5 Tahun 1956 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56}, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57} tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang--Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58> Tambahan Le-mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); ., 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 6); Menetapkan 13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6); 14. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 48 ) ;
STANDAR SATUAN HARGA;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022.
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2021

Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman Kepada Pemerintah Daerah

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Download :
PERBUP_NO_12_TH_2021.pdf

Abstrak

Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman Kepada Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa setiap prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang telah selesai dibangun orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; b. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan Permukiman, maka Pemerintah Daerah meminta setiap orang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dibangun; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah.
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015; dan 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016.
RUANG LINGKUP PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PERSYARATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI; TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA,SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PENCATATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT