Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu menetapkan Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014;PP No 67 Tahun 1996; Permenkebpar No:PM.69/HK.001/MKP/2010; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2021
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 14 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 7 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 19 Tahun 2010; PP Nomor 43 Tahun 2014; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006; Perda Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006; Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013; Perda Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. ; 4. Sistematika; 5. Isi Dan Uraian; 6. Pelaksanaan; 7. Pengendalian Dan Evaluasi; 8. Perubahan; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2016.
8 halaman, penjelasan 2 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 155 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif retribusi jasa umum perlu dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 28 TAhun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Perda Kabupaten Serang No. 15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Serang No. 24 Tahun 2006, Perda Kabupaten Serang No. 13 Tahun 2007, Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2008, Perda Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2010, Perda Kabupaten Serang No. 19 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2014 , Perda Kabupaten Serang No. 20 Tahun 2011, Perda Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2013.
Mengatur tentang Retribusi Jasa Umum dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Retribusi Jasa Umum; 3. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum; 4. Wilayah Pemungutan Retribusi; 5. Pemungutan Retribusi; 6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 7. Kadaluwarsa Penagihan; 8. Pemeriksaan; 9. Insentif Pemungutan; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2011
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Perda, yang memuat tentang:
- Pelayanan Kesehatan bagi warga miskin Kabupaten Serang;
- Penetapan tarif retribusi;
- Tata cara Penagihan dan Penerbitan Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis;
- Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi;
- Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
17
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 04 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam bidang komunikasi dan informatika serta pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu pengaturan terhadap penyelengaraan komunikasi dan informatika
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 61 Tahun 2010
1. Ketentuan Umum; 2. Azas, Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Pengelolaan Komunikasi Dan Informatika; 5. Pengelolaan E-Government Dan Nama Dominan; 6. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA PERJALANAN DINAS PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
ABSTRAK:
dalam rangka efektif, efisien, akuntabel dan memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas, maka perlu adanya Standar Operasinal Prosedur
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 8 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Prinsip; 4.Ruang Lingkup; 5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2016.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERDA Kab. Serang No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 3. Pembentukan Upt; 4. Kepegawaian; 5. Ketentuan Lain-Lain; 6. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2016.
7 hal, penjelasan 2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 09 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Antara Sekretariat Derah Dengan Perangkat Derah Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian bagi perangkat daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya dengan Sekretariat Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2008; UU No 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Pembagian Koordinasi; 4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 37 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Kas Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka efiktif, efisien, akuntabel dan memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam penatausahaan Kas Daerah Kabupaten Serang, maka perlu adanya Standar Operasinal Prosedur;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Prinsip; 4.Ruang Lingkup; 5.Ketemntuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 06 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015
UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; Perda Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 97 Tahun 2012; Perda Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006; Perda Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009; Perda Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009; PerdaKabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 ; Perda Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011; Perda Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011; Perda Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2014
a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. h. Laporan Kinerja. i. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Perangkat Dearah Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka mengetahui dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, maka perlu dilakukan evaluasi melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Instruksi Presiden No 1 Tahun 1995; PermenPANRB No 16 Tahun 2014; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 8 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Survey Kepuasaan Masyarakat; 4.Unsur Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat; 5.Penghitungan Jumlah Sampel dan Pengolahan Data Unsur Pelayanan; 6.Pelaporan;7.Monitoring dan Evaluasi; 8.Publikasi Hasil Survey; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
