PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 213
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2016.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO 76 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 437
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO 76 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
ABSTRAK:
Dalam rangka penyempurnaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS diLingkungan Pemkab Kepulauan Anambas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2018 tentang Tambahan penghasilan bagi pNS di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab anambas No. 9 Tahun 2011;Perda No. 7 Taun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahana atas peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 76 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan bagi PNS d Lingkungan Pemkab Kepulauan Anambas, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Perbup Kapupaten anambas No.706 Tahun 2018
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 572
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kepulauan Anambas
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 110 Tahun 2018 tentang besaran penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan tunjangan badan permusyawaratan desa di Kabupaten kepulauan Anambas sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan
UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019;PP No. 12 Tahun 2019; Perda KKA No. 2 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 110 tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 25 Tahun 2019
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KKA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 431
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KKA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Perbup tentang Teknis Pemberian THR kepada PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPR di Lingkungan Pemkab kepulauan Anambas
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Perbup tentang Teknis Pemberian THR kepada PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPR di Lingkungan Pemkab kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016 NOMOR ASI'
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok
UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 TAhun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2003; PP No. 109 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmendagri No. 131.21-667 Tahun 2016; Kepmendagri No. 131.21-668 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kawasan tanpa rokok dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 08 Tahun 2020
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 499
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) PP No. 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2020
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 78 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019; PMK No. 205/PMK.07/2019; Perda Kab. Kep. Anambas No.2 Tahun 2016; Perda Kab. Kepulauan Anambas No. 7 Tahun 2019; Perbup No. 81 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 72 Tahun 2019
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 478
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Permendagri No. 134 tahun 2018 tentang kedudukan, tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf ahli Kepala Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162) perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisai, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli Bupati
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 134 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta taa kerja staf ahli Bupati dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2022
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 646
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, daerah perlu berpedoman pada standar pelayanan minimal;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, daerah perlu berpedoman pada standar pelayanan minimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permensos No. 9 Tahun 2018
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang panduan bagidinas dalam melakukan pelayanan bidang sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 17 Tahun 2017
BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan besaran alokasi dana desa
UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 3 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah denganPP No. 47 tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang besaran alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah ke desa yang bersumber dari APBD KKA TA 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2016
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 237
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 12 tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Kepmendagri No. 131.21-667 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Taun 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
