Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kompeten, integritas dan berkinerja tinggi perlu dilakukan penerapan Sistem Merit secara holistik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
b. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Merit secara holistik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
adanya pengaturan terhadap keseluruhan tahapan pengelolaan karier dan talenta yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi karier;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 ;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Standar Kompetensi Jabatan, Jenis Jabatan, Pemetaan Talenta, Penilaian Kompetensi Dan Kinerja, Profil PNS, Pola Karier, Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pengendalian Karier, Evaluasi Karier, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Halaman: 31 hlm, Lampiran: 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 71 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang Perda APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari RKPD Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemda dengan DPRD pada tanggal 26 Agustus 2021;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019.
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Halaman: 13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan, serta memberikan kemudahan, keringanan pelayanan perizinan perlu menerbitkan surat izin usahaperdagangan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2009, Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.01.2009, Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.30/MEN/XII/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013.
Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan usaha perdagangan maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
22 HLM; Penjelasan : 6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2014
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Mengubah :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Kulon Progo No. 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pelayanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan mengakomodir objek tempat rekreasi dan olahraga yang ada, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016.
Bupati menetapkan rincian jenis objek Retribusi berdasarkan pengelompokan objek yang sejenis. Objek yang sejenis dikenakan tarif retribusi yang sama. Terhadap jenis objek Retribusi baru yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam tahap rintisan, tarif Retribusi dapat ditentukan lebih rendah dari tarif Retribusi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Setiap orang yang menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi dan diberikan tanda bukti berupa karcis. Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kerjasama pemungutan Retribusi merupakan kerjasama untuk melakukan pemungutan Retribusi terhadap pengunjung tempat rekreasi yang dilakukan antara Dinas dengan kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, institusi sosial, dan/atau lembaga lain yang berbadan hukum, dengan imbalan jasa paling banyak 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tarif Retribusi. Pengunjung rombongan lebih dari 10 (sepuluh) orang atau bagi rombongan pemakai fasilitas/sarana tanah lapangan lebih dari 100 (seratus) orang dapat diberikan keringanan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari tarif Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
10 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
18 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah
Penghapusan Merkuri
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 18 Tahun 2021 telah ditetapkan Rencana Aksi
Daerah Penghapusan Merkuri; bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri, perlu
pelaporan yang terpadu dan terkoordinasi; bahwa dalam upaya penguatan stategi penerapan
teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri,
perlu optimalisasi fungsi sarana pengolahan emas
bebas merkuri; bahwa dalam rangka optimalisasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan huruf c, Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
disesuaikan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2021.
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah
Penghapusan Merkuri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Jumlah halaman: 5 HLM; Lampiran: 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 143 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 56)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tentang lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
BUPATI KULON PROGO,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang penetapan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Kepengurusan LKK; Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga; Keanggotaan; Hubungan Kerja; Kerja Sama; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Yang Dicabut:
1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembentukan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga pada Kelurahan (Berita
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor
39);
2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor
42);
3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembentukan Perlindungan
Masyarakat pada Kelurahan (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 43);
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembentukan Karang
Taruna pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 44);
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembentukan Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga pada Kelurahan (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 56),
Halaman: 17 hlm, Lampiran: 11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 50 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan,
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal perlu disesuaikan dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu
diubah.
Dasar hukum peraturan ini adalah :Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21
Tahun 2012.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal sebagai berikut : Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 23 diubah, Ketentuan Pasal 24 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 31 dihapus. Ketentuan Pasal 32 dihapus dan ketentuan Pasal 36 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Penjelasan : 6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
