Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam
rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam
melakukan belanja Daerah, perlu adanya standar
harga satuan barang dan jasa yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83/PMK.02/2023 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Halaman: 9 hlm, Lampiran: 129 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis merupakan bagian dalam penyelenggaraan
kearsipan yang menjadi urusan wajib bagi Pemerintah
Daerah;
b. bahwa pengaturan mengenai sistem klasifikasi
keamanan dan akses dinamis perlu disesuaikan
dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan guna mendukung implementasi sistem
informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun
2022 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022
tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
sehingga perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2022
tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2022;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2022 Nomor 23) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
Peraturan yang diubah: Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Jumlah Halaman: 4 HLM, Jumlah Lampiran: 258 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan
umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,
maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 10 Tahun 2017 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 13 Tahun 2018;
Materi Pokok: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah
Rp. 1.733.004.557.033,88 bertambah sejumlah
Rp. 65.122.433.843,47 sehingga menjadi
Rp. 1.798.126.990.877,35
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 18 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 10 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan desa yang tertib, terbuka dan
akuntabel, diperlukan panduan yang
menyeluruh yang meliputi aspek perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai
pedoman pembinaan dan penilaian
penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. bahwa dalam rangka memberikan kerangka
acuan pembinaan dan tools penilaian
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
desa, perlu disusun standar akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan desa;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2015 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Upaya Mencapai Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penilaian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penilaian, Indikator Penilaian, Tata Cara Penilaian, Klasifikasi Desa, Tindak Lanjut Hasil Penilaian, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Jumlah Halaman: 17 HLM, Jumlah Lampiran: 40 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013
telah diatur mengenai Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa sehubungan adanya perkembangan
perekonomian dan tuntutan masyarakat
terhadap kebijakan perpajakan daerah, yang
dapat mewujudkan keadilan dan kepastian
hukum bagi warga masyarakat, Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu untuk disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
11/PMK.07/2010 ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
148/PMK.07/2010 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 2 Tahun 2013;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2013 Nomor 2) diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
Peraturan Yang Diubah: Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
Jumlah Halaman: 7 HLM, Penjelasan: 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Kecamatan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan
kepastian hukum bagi masyarakat dalam
memperoleh pelayanan perizinan yang baik dan
pengawasan terhadap akuntabilitas dan kinerja
aparatur pemerintah tingkat Kecamatan di
bidang pelayanan perizinan, perlu menyusun
standar pelayanan perizinan pada Kecamatan;
Dasar Hukum:1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 11 Tahun 2016; 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43
Tahun 2017; 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun
2018;;12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun
2016; 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun
2016
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip Pelayanan; Jenis Pelayanan Perizinan; Komponen Standar Pelayanan; Mekanisme Pengaduan Pelayanan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
Peraturan yang dicabut sebagian: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun
2012 tentang Standar Pelayanan Publik Pada
Kecamatan sepanjang yang mengatur
tentang pelayanan perizinan
Jumlah Halaman: 9 HLM, Lampiran: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Minimal Kemampuan Modal Penyedia Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian menilai
kemampuan modal calon penyedia Jasa
Konstruksi dalam pelaksanaan pengadaan jasa
konstruksi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo, perlu menetapkan
batas minimal kemampuan calon penyedia jasa
konstruksi;
b. bahwa agar pengembangan usaha pengelolaan
wisata desa sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, berjalan efektif dan efisien serta tepat
sasaran maka perlu pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa yang profesional dan akuntabel;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pembangunan rumah susun sewa di
Kabupaten Kulon Progo dilakukan untuk
menjamin pemenuhan rumah tinggal yang
bermartabat, nyaman dan sehat bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sehingga terwujud
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa agar program kegiatan pembangunan
rumah susun sewa dapat berhasil guna dan
berdaya guna serta mencapai sasaran dan tujuan
yang ditetapkan perlu melakukan pengelolaan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 1 Tahun 2022.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pemanfaatan Fisik Bangunan Rumah Susun Sewa,Kepenghunian, Administrasi Keuangan Dan Pemasaran, Kelembagaan, Pengembangan Bangunan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Jumlah Halaman: 30 HLM, Lampiran: 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, Dan Pengesahan Batas Kalurahan Kalidengen, Demen, Plumbon, Sogan Dan Karangwuni
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan,
dan Pengesahan Batas Kalurahan Kalidengen, Demen, Plumbon,
Sogan, dan Karangwuni;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Batas Kalurahan Kalidengen, Demen, Plumbon, Sogan, Dan Karangwuni.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2023.
Jumlah Halaman: 34 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
