Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa mendapatkan keamanan dan
keselamatan dalam menggunakan kendaraan
umum serta lingkungan hidup yang sehat dan
bersih merupakan hak setiap warga negara, bahwa dalam rangka pelayanan publik berbasis
teknologi informasi di bidang pengujian
Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah
memberikan pelayanan pengujian kendaraan
bermotor yang mudah, praktis, aman, cepat dan
terpadu kepada masyarakat, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pengujian
Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak
sesuai dengan kondisi masyarakat dan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti
dengan Peraturan Daerah yang baru.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 1950.
Materi pokok :
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Pelaksana Uji Berkala;
b. Prosedur dan Persyaratan Uji Berkala;
c. Pemeriksaan Persyaratan Teknis;
d. Pengujian Persyaratan Laik Jalan;
e. Pemberian Bukti Lulus Uji;
f. Perubahan, Penggantian dan Pencabutan Bukti
Lulus Uji Berkala;
g. Numpang Uji dan Mutasi Uji;
h. Pemanfaatan Sistem Informasi Uji Berkala; dan
i. Uji Emisi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
Jumlah halaman : 34 HLM; Lampiran : 10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perseroan Terbatas Selo Adikarto
ABSTRAK:
Bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal dalam rangka Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bidang Produksi dan Perdagangan Hasil Asphalt Mixing Plant (AMP), telah didirikan Badan Usaha Milik Daerah yakni Perseroan Terbatas Selo Adikarto dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selo Adikarto Nomor 01 tanggal 1 Juli 2003 dengan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor C-18739HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009
Materi Pokok: Nama, Status Hukum, dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Modal dan Saham, Rups, Dewan Komisaris, Direksi, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Tahunan, Penggunaan Laba Bersih, Kepegawaian, Pembubaran dan Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Jumlah Halaman: 17 HLM; Penjelasan : 3 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kelembagaan tani dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, perlu dilakukan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013
Materi pokok : Pengertian Kelembagaan Tani, Bentuk Kelembagaan Tani, Penumbuhan Kelembagaan Tani, Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Tani
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Jumlah Halaman: 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Pengembangan Perpustakaan Kalurahan/ Kelurahan Menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa perpustakaan kalurahan/kelurahan
merupakan wahana pembelajaran dan tempat
mengembangkan potensi masyarakat yang ada
di Kalurahan/Kelurahan, sehingga dapat
mencerdaskan kehidupan masyarakat dan
mewujudkan masyarakat yang berkeadilan:
b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk
menjadikan perpustakaan
kalurahan/kelurahan sebagai wahana
pembelajaran serta mengembangkan potensi
masyarakat, perlu dilakukan pengembangan
Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan menjadi
Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2020 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan; Pengembangan Perpustakaan Dan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; Hak Dan Kewajiban Kalurahan/Kelurahan; Pembinaan Dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Halaman: 15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Selo Adikarto
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2017 telah dibentuk Perseroan Terbatas Selo Adikarto; Bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2017
Materi Pokok: Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal untuk pemenuhan kewajiban modal dasar sebesar Rp. 24.049.300.000,00 (dua puluh empat miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Penambahan Penyertaan Modal dilaksanakan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun dalam bentuk uang dan barang.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Penjelasan : 4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
