Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 8 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian peninjauan kembali Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri (PD. ALAM) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2016, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, . Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.
PERDA ini mengatur mengenai Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri yaitu meliputi Ketentuan Umum, Pendirian Perusahaan, Modal Perusahaan Umum Daerah, Organ Perusahaan Umum Daerah, PErencanaan, Operasional, Dan Pelaporan Perusahaan Daerah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan guna pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, kinerja dan jenjang pangkat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 188 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, maka pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka diatur dalam Peraturan Bupati Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pola Karier, Pembinaan Dan Pola Perpindahan Jabatan, Penilaian Kompetensi Dan Kinerja, Pola Karier Dalam Jabatan, Pangkat, Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan Dan Kelurahan/Desa Yang Berprestasi Dalam Rangka Pemungutan Dan Pemutakhiran Data Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran (PBB-P2).
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak dan pemuktahiran data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
(PBB-P2), dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Kecamatan dan
Kelurahan/Desa dalam pengelolaan atas prestasi pemenuhan target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum
jatuh tempo serta jumlah terbanyak dalam melakukan pemuktahiran data melalui sistem aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Bahwa Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeberian Penghargaan Kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa yang Berprestasi dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah tidak
sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pengaturan kembali terhadap pedoman pemberian
penghargaan terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pemuktahiran data di Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16
Tahun 2012, Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2013.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pemberian Pengharagaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa Yang Berprestasi Dalam Rangka Pemungutan dan Pemutakhiran Data Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pemberian Penghargaan, Kategori dan Kriteria Penghargaan, Bentuk Penghargaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 65.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Dinas Kesehatan yaitu meliputi Ketentuan Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Prosedur Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD, Defisit Anggaran, Pemantauan Dan Evaluasi, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TIPE A KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D), Peraturan Bupati BangkaNomor 72 Tahun 2020.
Beberapa Ketentuan dalam Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 74) diubah diantaranya Pasal 3, Ketentuan Pasal 11 diubah, Pasal 12 dihapus, Pasal 14 dihapus, Ketentuan Pasal 17 diubah, Pasal 18 dihapus, Pasal 19 dihapus, Pasal 20 dihapus, Ketentuan Pasal 23 diubah, Pasal 24 dihapus, Pasal 25 dihapus, Pasal 26 dihapus, Ketentuan Pasal 29 diubah, Pasal 30 dihapus, Pasal 31 dihapus, Pasal 32 dihapus, Ketentuan Pasal 35 diubah, Pasal 36 dihapus, Pasal 37 dihapus, Pasal 38 dihapus, Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan Pasal 41 diubah, dan Ketentuan Pasal 43 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desaperlu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah
aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan CoronaVirus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa,perlu dilakukan peninjauan kembali terkait substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2015.
PERBUP ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1D Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 27) diubah diantaranya Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 6A dan
Pasal 6B, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g dihapus, Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 22 angka 2 diubah dan ditambah huruf h, ketentuan Pasal 22 angka 8 dihapus, dan ketentuan pasal 22 angka 14, Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 29 diubah, Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 29A, Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1(satu) BAB yaitu BAB IIIA, Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 7 (tujuh) pasal baru yaitu Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, Pasal 33F dan Pasal 33G, Ketentuan pasal 34 ayat (2), Ketentuan pasal 52 diubah, Ketentuan pasal 53 ayat (4) diubah, dan diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 64A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2021.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2015.
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
