RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Karimun pada Tahun 2018
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 43 Tahun 2018
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TIPE A KABUPATEN KARIMUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan,Kedudukan,Tugas Dan Fungsi,Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pem bentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pem bentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan,Kedudukan,Tugas Dan Fungsi,Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 25 Tahun 2020
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mencegah teijadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke Fasilitas Kesehatan yang kompeten di Kabupaten Karimun, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal)
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; Permenkes No. 46 Tahun 2015; Permenkes No. 64 Tahun 2015; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 86 Tahun 2019; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016; Perbup Karimun No. 36 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
Tidak Ada
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 38 Tahun 2015
RENCANA AKSI pengarusutamaan gender kabupaten karimu (RANDA PUG)
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Karimun (RANDA PUG)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta memberikan kerangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Karimun, maka perllu merumuskan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG)
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999 sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Karimun (RANDA PUG) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 58 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pem bentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda No. 7 tahun 2016; Perbup No. 36 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 52 Tahun 2017; Perbup No. 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 53 Tahun 2017; Perbup No. 14 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2019.
PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 49 Tahun 2019
PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERBASIS MODEL SISTEM RUJUKAN (CAMP ASSESMENT)
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERBASIS MODEL SISTEM RUJUKAN (CAMP ASSESMENT)
ABSTRAK:
bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 31 Tahun 1980; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 34 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017; Perbup No. 36 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017; Perbup Karimun Nomor 37 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017; Perbup Karimun Nomor 38 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman teknis optimalisasi pelayanan sosial gelandangan dan pengemis berbasis model sistem rujukan (Camp Assesment) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 27 Tahun 2018
kode etik layanan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten karimun
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerinta yang efisien, efektif, tranparan, terbuka, bersaing , adil dan akuntabel, perlu disusun kode etik sebagai perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2004; UU No. 14 Taun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, pergeseran anggaran belanja dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran ABPD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017.
Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 31 Tahun 2015
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DANKECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KARIMUN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Kecamatan Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan utuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada camat di Kabupaten Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2013; Permendagri No. 83 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Kecamatan Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2015.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 17 Tahun 2018
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi bersih dan melayani dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun perlu diatur pedoman pelaksana
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 60 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 81 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
