Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Bintan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007
Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Ketentuan Umum, Ruang Lingkup perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas, Klasifikasi Perjalanan Dinas, Perintah Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Pembebanan dan Pembayaran Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah Perjalanan Luar Negeri, Pembatalan Perjalanan Dinas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2016.
Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS/CPNS, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 50 Tahun 2019
perubahan peraturan - tentang apbd tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2019/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019, bahwa untuk melaksanakan ketentuan nomor 3 huruf a angka 2 Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/5246/Keuda perihal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri pada APBD Kabupaten/Kota bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan perubahan APBD TA 2019, melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019
Perubahan Peraturan Bupati No,45
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Ketentuan dalam Pasal 1 diubah ;Peraturan Bupati ini mulai Mengubah Pasal 1 Perbup Nomor 45 Tahun 2019
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan No. 10 Tahun 2014
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 56 TAHUN 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 bulan Nopember Tahun 2014.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2009; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; Perda Kab. Bintan No.18 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.37 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016
PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN BINTAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2016/No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN BINTAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014
Menetapkan peraturan tentang Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2016.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 16 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN USAHA PERIKANAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN USAHA PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bintan nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018.
Dengan Berlakunya Peraturan Bupati Ini, Maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Laut Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bintan, Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku lagi.
11 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan No. 4 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI A NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan APBD TA 2005
ABSTRAK:
Akibat terjadinya perubahan pada struktur pendapatan, belanja, dan pembiyaan daerah yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 1985; UU No.28 Tahun 1999; UU No.20 Tahun 2000; UU No.34 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.104 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; PP No.107 Tahun 2000; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; Kepmendagri No.29 Tahun 2002; Perda Kab. Kepri No.2 Tahun 2004; Perda Kab. Kepri No.2 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2005 dengan menetapan batasan istilahyang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2005.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK-07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK-07/2020
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; PP No.21 Tahun 2020; PPPUU No.1 Tahun 2020; Perpres No.78 Tahun 2019; Kepres No.11 Tahun 2020
Jumlah Desa, Tata Cara Perhitungan Dan Pembagian Dana Desa Di Setiap Desa, Penetapan Rincian Dana Desa, Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penyusunan Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa, Sanksi Administrasi, Pengawasan dan Pembinaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 35 Tahun 2018
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
untuk meningkatkan kesejahteraan PNS Pemerintah Kabupaten Bintan dan untukmengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi di Kabupaten Bintan dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah.
23 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
ABSTRAK:
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2010; PP No.66 Tahun 2010; PP No.19 Tahun 2005; PP No.13 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2018; Perpres No.60 Tahun 2017
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Tugas dan Tanggungjawab Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Peneyelenggaraan, Penganggaran, Peran Serta Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2016;PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.133 Tahun 2018; Insmendagri No.21 Tahun 1997; PerBPK No.3 Tahun 2007; KepBPKP No.830 Tahun 2004
Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerguagian Daerah, Organisasi Tugas dan Fungsi, Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, Temuan Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti, Penagihan dan Penyetoran, Kadaluwarsa, Penghapusan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pembebasan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
55 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
