Pencarian Peraturan

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 59 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan

Mengubah :

Permendes PDTT No. 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi

Download :
Nomor 12 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019

Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2020

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Desa Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download :
Permendesa Nomor 19 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019

Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download :
Permendesa Nomor 13 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2019

Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download :
Permendesa Nomor 23 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 21 Tahun 2017

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna Barat

Struktur Organisasi Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download :
Perbup Muna Barat No.21 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kedudukan-susunan organisasi-tugas-fungsi-tata kerja-dinas-transmigrasi-tenaga kerja

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi, dan Pemberhentian dalam Jabatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28 halaman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018

Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Subsidi, PSO Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut Dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Download :
Permendag No. 38 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2011

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton

Ketenagakerjaan Struktur Organisasi Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download :
Perbup Buton No.16 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 263 Tahun 1968

Penambahan Keanggotaan Proyek Transmigrasi

Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download :
Keppres No 263 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 10 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Abstrak

TRANSMIGRASI-KAWASAN-PENGEMBANGAN-PEMBANGUNAN-PENYELENGGARAAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 112

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

ABSTRAK:

Untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis pada kawasan perdesaan agar menjadi penggerak bagi wilayah tertinggal di sekitamya serta untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, maka perlu menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Percepatan pembangunan di kawasan transmigrasi memberikan peluang pengembangan pemukiman kawasan transmigrasi untuk diwujudkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Sesuai PP No.3 Tahun 2014 Pasal 64 ayat (4) tentang Pelaksanaan UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pembangunan kawasan transmigrasi merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.15 Tahun 1997; PP No.3 Tahun 2014; Perda Kaltim No.2 tahun 2015
Dalam peraturan diatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, termasuk mengatur juga tentang ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. sasaran dan arah; b. penyelenggaraan; c. perencanaan Kawasan Transmigrasi; d. pembangunan Kawasan Transmigrasi; e. pengembangan Kawasan Transmigrasi; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
28 hlm

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2021

Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis

Download :
Permenhub Nomor 8 Tahun 2021.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1968.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.