PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 722 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Asuransi Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Koperasi, UMKM
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Mencabut sebagian
  1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
    Ketentuan mengenai: a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Mengubah
  1. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  2. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
  3. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
  4. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
  5. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
  6. UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
  7. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
  8. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  9. UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  10. UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
  11. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
  12. UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
  13. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  14. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  15. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  16. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  17. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
  18. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  19. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  20. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  21. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  22. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  23. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024
• Berlaku mulai sebulan yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perekonomian Kebijakan Pemerintah Koperasi, UMKM
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022
Pariwisata dan Kebudayaan Perekonomian Koperasi, UMKM
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lalu Lintas, Jalan Koperasi, UMKM Cipta Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
Mengubah
  1. PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
  2. PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  3. PP No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  4. PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM Cipta Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM Cipta Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERPRES No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
  2. PERPRES No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
  3. PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 197 Tahun 2024
• Berlaku mulai sebulan yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Koperasi, UMKM
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Koperasi, UMKM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Perekonomian Kebijakan Pemerintah Koperasi, UMKM
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Koperasi, UMKM
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Mencabut
  1. PERPRES No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
  2. PERPRES No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan