Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Bagi Wajib Retribusi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Pelayanan Pasar, telah diatur berdasarkan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012,Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Dan bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan pasar telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019, Dan berdaasarkan peraturan bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif retribusi pelayanan pasar berpedoman kepada peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2019, Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat, kepada wajib retribusi diberikan insentif/stimulus pengurangan atau penghapusan retribusi daerah, Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengurangan pembayaran retribusi pelayanan pasar bagi wajib Retribusi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Corona Virus Disease 2019(COVID-19).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 54 Tahun 2021, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021.
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Sasaran, Pengurangan Pembayaran Retribusi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keringanan Pembayaran Retribusi Parkir Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan daerah kabupaten cianjur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus dan Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Pelayanan jalan umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir serta parkir Berlangganan Perlu diberikan keringanan untuk mengatasi dampak Corona Virus Disease 19 Secara Ekonomi Di Masyarakat, Dan dalam upaya pemulihan ekonomi dampak dari pandemi corona v irus disease 2019 (Covid-19) Pemerintah Daerah akan memberikan keringanan pembayaran retribusi parkir untuk masyarakat pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keringanan pembayaran Retribusi Parkir Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012.
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Penyelengaraan ParkirParkir Berlanganan , Struktur dan Besaran Tarif, Kerjasama, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 547
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan dengan adanya potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 varian Omicron serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus
Disease 2019 Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi maka dalam rangka mengoptimalkan penanganan secara baik, cepat dan tepat untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Konawe dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257).
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 10; 2. Ketentuan Pasal 5 di ubah dan disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 10; 3. Ketentuan BAB V Pasal 25 Ayat (2) di ubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merauke Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pasar dan Retribusi Sewa Rumah Dinas Masa Retribusi Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2021 Dalam Rangka Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Merauke
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Paket
Bahan Pokok Dari Anggaran Belanja Tidak Terduga
Kepada Penduduk Kabupaten Karanganyar Terdampak
Corona Virus Disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Paket Bahan Pokok kepada Penduduk Kabupaten Karanganyar yang Menjalani Isolasi Mandiri Karena Terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) telah berdampak terhadap kehidupan
sosial ekonomi penduduk yang terpapar di
Kabupaten Karanganyar; bahwa guna mengurangi dampak sosial bagi
penduduk yang terpapar dan menjalani Isolasi
Mandiri, maka Pemerintah Daerah perlu
memberikan bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Sosial Paket Bahan Pokok Kepada
Penduduk Kabupaten Karanganyar Yang Menjalani
Isolasi Mandiri Karena terpapar Corona Virus Disease
2019 (Covid-19);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kriteria Sasaran Penerima Bantuan Sosial Paket Sembako
Bab III Tata Cara Penetapan
Bab IV Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Paket Sembako
Bab V Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bantuan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Pelaporan
Bab VIII Pengawasan
Bab IX Ketentuan Penuutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2020 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2022
PERBUP Kab. Karanganyar No. 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Mengubah
PERBUP Kab. Karanganyar No. 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam angka pencegahan dan pengendalian potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron perlu memanfaatkan Aplikasi PeduliLindungi di tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian; bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka Peraturan Bupati KaranganyarNomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Keadaan Bencana Dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 19 Tahun 2022
sanksi administratif-pajak bumi dan bangunan-perdesaan dan perkotaan-covid 19-bencana alam-kabupaten kupang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019 dan Bencana Alam di Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonorni bagi
masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 dan Bencana
Alam, perlu diberikan insentif berupa penghapusan sanksi
administratif Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan
Perkotaan terutang:
b. bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
mengamanatkan Bupati atau pejabat dapat mengurangi
atau menghapus sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terutang
Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Corona Virus
Disease 2019 Dan Bencana Alam Di Kabupaten Kupang;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur l; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional; Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 82 Tahun 2017
tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013
Tentang Pajak Bumi, Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kupang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; Keputusan Bupati Kupang Nomor 121/KEP/HK/2021
Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin
Topan dan Banjir di Kabupaten Kupang
Perbup tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asmat Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Insentif Jaga Petugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Rumah Sakit Umum Daerah AGATS
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Asmat yang memerlukan perlakukan khusus seperti waktu, tenaga, keahlian perlu diberikan insentif jaga bagi Petugas, bahwa insentif jaga petugas diberikan secara adil sesuai dengan beban kerja serta pertimbangan keahlian, dan keilmuan yang dimiliki, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Insentif Jaga Petugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Rumah Sakit Umum Daerah Agats.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020; Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KU.03.07/II/1171/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati Asmat di atur tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Insentif Jaga Petugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Rumas Sakit Umum Daerah Agats. Pemberian insentif jaga bertujuan untuk memberikan daya dorong semangat kerja dan penghargaan bagi Petugas Penanganan Covid 19 RSUD Agats selama penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Asmat dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing orang dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan guna percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penyempurnaan atas Penggunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan untuk Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Bahwa agar pelaksanaan penggunaan dana tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisiensi dan transparan perlu diatur penggunaannya, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021.
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) yaitu Ketentuan BAB IV Pasal 4 ayat (1) disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf r dan huruf s serta disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (12) dan ayat (13) sehingga Pasal 4 yaitu mengatur mengenai Posko Kelurahan Dan Komunitas Yang Dibentuk Di Tingkat RT/RW.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat