Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 436 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO
Download file:
km._no._29_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO
Download file:
km._no._12_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penetapan Jenis Barang yang Diangkut Dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
Abstrak
Subsidi, PSO Transmigrasi, Daerah Tertinggal
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendag No. 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
Download file:
Permendag Nomor 53 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
Abstrak
Subsidi, PSO Transmigrasi, Daerah Tertinggal
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendag No. 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut Dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
Download file:
Permendag No. 38 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
    Ketentuan pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berasal dari Impor
Mencabut
  1. Permendag Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011
Download file:
Permendag No. 15 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
Abstrak
Perindustrian Subsidi, PSO
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenperin No. 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merekuntuk Pupuk Bersubsidi
  2. Permenperin No. 17/M-IND/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
  3. Permenperin No. 69/M-IND/PER/8/2015 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi.
Download file:
Permenperin_No._8_Tahun_2021_1.pdf
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merekuntuk Pupuk Bersubsidi
Abstrak
Perindustrian Subsidi, PSO
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenperin No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
Mengubah
  1. Permenperin No. 17/M-IND/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
  2. Permenperin No. 69/M-IND/PER/8/2015 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi.
Download file:
Permenperin_No._51_Tahun_2019__.pdf
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
Abstrak
Perindustrian Subsidi, PSO
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenperin No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
  2. Permenperin No. 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merekuntuk Pupuk Bersubsidi
Mengubah
  1. Permenperin No. 69/M-IND/PER/8/2015 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi.
Download file:
Permenperin_No_17_2016.pdf
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi.
Abstrak
Perindustrian Subsidi, PSO
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenperin No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
  2. Permenperin No. 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merekuntuk Pupuk Bersubsidi
  3. Permenperin No. 17/M-IND/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
Download file:
Permenperin_No.69_2015_.pdf
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permentan No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Mencabut
  1. Permentan No. 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Download file:
Permentan Nomor 10 Tahun 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan