Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.672 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 103 Tahun 2008 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta

Download file:

Perwal Kota Jogja Nomor 1 Tahun 2007.pdf

pola-koordinasi-perangkat daerah-instansi vertikal

2007

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 1, BD.2007/NO.01 Seri D

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu mengatur pola koordinasi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturaan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Koordinasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2007.
Mencabut: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pola Koordinasi Instansi-Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 4 hlm.

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pemerintahan Mukim

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Download file:

Qanun Nomor 4_Tahun_2020_Pemerintahan_Mukim.pdf

Pemerintahan

2020

Qanun NO. 4, LD.2020/NO.4

Qanun tentang Pemerintahan Mukim

ABSTRAK:

- Bahwa mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan indonesiadi Aceh dan merupakan cerminan dari nilai-nilai keistimewaan dan kekhususan yang diakui dan dihormati secara konstitusi berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -Bahwa di Kabupaten Aceh Timur belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hukumdalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Mukim. Sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur pemerintahan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai lembaga adat yang dibentuk melalui gabungan beberapa gampong;
Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 17 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011
Dalam Qanun ini mengatur 62 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kedudukan, Kewenangan, Tugas dan Fungsi, BAB III Pemerintahan Mukim, BAB IV Pembentukan, Penggabungan/Penghapusan dan Pemekaran Mukim, BAB V Batas Wilayah Mukim, BAB VI PKeuangan Mukim, BAB VII Qanun Mukim, BAB VIII Kerjasama antar Mukim dan Penyelesaian Perselisihan, BAB IX Pembinaan dan Pengawasan, BAB X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
28

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Qanun No 1 Tahun 2019.pdf

kebijakan pemerintah

2019

Qanun NO. 1, Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019/ No. 1

Qanun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermertabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perusahaan membentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang bersinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Pelaku Usaha dan masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan efektif; bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka pembangunan di daerah, diperlukan produk hukum dalam bentuk Qanun.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2012.
Dalam Qanun ini mengatur 27 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup TJSLP; BAB III Program TJSLP; BAB IV Pembiayaan; BAB V Pelaksanaan; BAB VI Hak dan Kewajiban Perusahaan; BAB VII Pembentukan, Tugas dan Wewenang Serta Pendanaan Forum TJSLP; BAB VIII Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi; BAB IX Pembinaan dan Pengawasan; BAB X Penghargaan; BA XI Penyelesaian Sengketa; BAB XII Ketentuan Peralihan; BAB XIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2019.
20 hlm

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

QANUN NO 7 2018.pdf

Daerah Aliran sungai

2018

Qanun NO. 7, Lembaran Aceh No.4/2019

Qanun tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

ABSTRAK:

Bahwa daerah aliran sungai merupakan sistem penyangga kehidupan berupa kesatuan ekosistem utuh dari hulu sampai hilir yang memerlukan pengelolaan secara terpadu lintas sektor, lintas wilayah, dan multi disiplin ilmu untuk pembangunan yang berkelanjutan; Kondisi daerah aliran sungai di Aceh telah menurun yang dicirikan oleh meningkatnya frekuensi bencana banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat; Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas daerah Kabupaten/Kota dan dalam daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi menjadi kewenangan Provinsi; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945, UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 19 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 37 Tahun 2014, PP No. 26 Tahun 2008, P No. 37 Tahun 2012, dan Permenhut No. P.42/Menhut-II Tahun 2009.
Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Cakupan Pengelolaan; Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh; Tim Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; Perencanaan; Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat; Insentif; Larangan; Sumber Dana; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Penyelidikan dan Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
41 Hlm.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melaui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Download file:

PERMENDAGRI_36_TAHUN_2020 (1).pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Permendagri No. 22 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 138 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Permendagri Nomor 76 Tahun 2016.doc

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.