RETRIBUSI JASA UMUM - RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2013/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum Khususnya Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor.
ABSTRAK:
bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor
mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam rangka
menjamin keselamatan, keamanan berlalu lintas dari
persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang
dioperasikan di jalan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,
maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan retribusi
pelayanan pengujian kendaraan bermotor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum Khususnya Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelayanan pengujian kendaraan bermotor, tata cara permohonan pengujian kendaraan, peninjauan tarif retribusi, pemungutan retribusi, insentif pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 21 Tahun 2013
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkot Wonosari dan Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum dan Barang dalam Wilayah Kota Wonosari
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Wonosari dan Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum dan Barang Dalam Wilayah Kota Wonosari
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2013.
Mengubah Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Wonosari dan Penataan Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum dan Barang Dalam Wilayah Kota Wonosari
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Umum di Jalan, Sungai Dan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah atas kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) sejak tanggal 23 Juni 2013 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum di jalan, sungai dan penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK. 010/ 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.010/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337 /KMK.0 11 / 1981; . Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009
Ketentuan Umum; Angkutan di Jalan; Angkutan di Sungai; Angkutan di Penyebrangan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013.
7 halaman peraturan dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Nama Jalan Di Wilayah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa jalan sebagai salah satu sarana transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sehingga setiap jalan harus diberi nama untuk mempermudah dan memperlancar transportasi
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009
Ketentuan Umum, Pemberian Nama Jalan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2013.
4 Halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perbup Simalungun Ttg Perubahan Kedua Atas Perbup SImalungun No. 2 tahun 2013 Ttg Pemberian Nama Ruas Jalan dalam Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemkab Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 8 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pemberian Nama Ruas Jalan Dalam Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 35 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Rambu Perintah, Rambu Larangan, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Di Jalan Nasional, Jalan Propinsi Dalam Ibukota Kabupaten Dan Ibukota Kecamatan Serta Jalan Kabupaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi serta Jalan Nasional yang berada dalam lbu Kota Kabupaten dan Penjabaran Pasal 96 ayat ( 1) dan (2), Pasal 168 Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Tabalong dipandang perlu mengatur dan menetapkan lokasi dan pemasangan perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan larangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 ; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 21 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2009
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Penempatan Rambu Perintah, Rambu Larangan, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Di Jalan Nasional, Jalan Propinsi Dalam Ibukota Kabupaten Dan Ibukota Kecamatan Serta Jalan Kabupaten Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penempatan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan Dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2012.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dapat menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh pada penyelenggaraan lalu lintas di
jalan; bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pengembang dan pelaku pembangunan dan/atau pihak pemilik pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur; bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka perlu adanya pengaturan mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan tujuan untuk menjamin keamanan, Keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisa Dampak Lalu Lintas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011
Maksud PERBUP berupa penyusunan Andalalin adalah untuk mengetahui pengaruh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2012.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 Ayat (5), Pasal 11 Ayat (4), Pasal 12 Ayat (4), Pasal 16 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (2), Pasal 25 Ayat (7), Pasal 28 Ayat (3) Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 Ayat (3) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.14 Tahun 2002, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.135 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.8 Tahun 2002, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.11 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2009, Perda No.3 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Jangka Waktu dan Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak, Tata Cara Pengisian SPTPD, Tata Cara Penerbitan SKPDKB Dan SKPDKBT, Tata Cara Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluarsa, Kriteria Wajib Pajak Dan Penentuan Besaran Omzet Serta Tata Cara Pembukuan Dan Pencatatan, Tata Cara Pemeriksaan Objek Pajak dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2012.
Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 18 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab II Pasal 2 huruf (g) yang berbunyi tentang Pajak Parkir; bahwa dalam penarikan Pajak Parkir di Wilayah Kabupaten Sragen perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perhitungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
