Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengurangi kepadatan arus lalu lintas meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dalam wilayah Kota Pontianak, perlu mengatur ketentuan pengoperasian kendaraan angkutan barang dalam wilayah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 1990, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 38 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2006, Kepmendagri No. 4 Tahun 1997, Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.727/AJ.307/DRJD/2004, Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.538/AJ.306/DJPD/2004.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Dan Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kota Pontianak, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2010.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketertiban Lalu Lintas Di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan
dan masyarakat serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban,
kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu diterapkan
dan dilakukan dalam hal ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Tegal ; bahwa pembentukan kegiatan ketertiban lalu lintas di wilayah kota
adalah merupakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di
jalan dan kewenangannya berada pada walikota ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan
b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal ;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 14 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2006.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007
Kendaraan Bermotor - Pedoman Patroli dan Pengawalan
2007
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 1, LD Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 1
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Patroli dan Pengawalan Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan Bagi Petugas Dinas Perhubungan Kota Cimahi
ABSTRAK:
bahwa pembentukan Dinas Perhubungan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonorni daerah; bahwa dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah, petugas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam butira melakukan kegiatan patroli dan pengawalan dengan
kendaraan bermotor di jalan ; bahwa sehubungan pelaksanaan kegiatan patroli dan
pengawalan dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu ditetapkan pedoman mengenai
patroli dan pengawalan dengan kendaraan bermotor di jalan bagi Dinas
Perhubunqan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undanq-Undanq Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang lingkup patroli, pemeriksaan dan penyidikan dalam hal tertangkap tangan, persyaratan petugas patroli, lingkup pengawalan, persyaratan petugas pengawalan, tata cara pengawalan, jenis dan persyaratan kendaraan operasional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2007.
10 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2006
PERWALI Kota Tasikmalaya No. 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Bidang Pengelolaan Dan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7, BD Tahun 2006 No.149 seri E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Bidang Pengelolaan Dan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2006.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2005
PERUBAHAN - PERATURAN - WALIKOTA - TASIKMALAYA - NOMOR - 29 - TAHUN - 2005 - TENTANG - PEMBERIAN - NAMA - BEBERAPA - RUAS - JALAN - DALAM - WILAYAH - KOTA - TASIKMALAYA
2005
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 32, BD Tahun 2005 No.133 Seri E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Pemberian Nama Beberapa Ruas Jalan Dalam Wilayah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perkembangan situasi di lapangan yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat terhadap pemberian nama beberapa ruas jalan di Kota Tasikmalaya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pemberian Nama Beberapa Ruas jalan Dalam Wilayah Kota Tasikmalaya, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota.
UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; Permendagri No. 131.32-445 Tahun 2002; Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Pemberian Nama Beberapa Ruas Jalan Dalam Wilayah Kota Tasikmalaya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2005.
Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2005
5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2005
Perwali Kota Tasikmalaya No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Pemberian Nama Beberapa Ruas Jalan Dalam Wilayah Kota Tasikmalaya
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013
2019
Qanun NO. 15, LD No. 15/2019
Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 11 Tahun 2013.
Dalam Qanun ini diatur tentang Perubahan Atas Qabub Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Peraturan yang diubah;
Qanun Bupati ACeh Jaya Nomor 11 Tahun 2013
Peraturan yang diatur:
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2019
3 halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2021
Pajak dan Retribusi DaerahTransportasi Darat/Laut/UdaraLalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Dicabut dengan
Permendagri No. 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022
Diubah dengan
PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 1, BN.2021/No.9, kemendagri.go.id : 13 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
