PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.404 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perpajakan Perekonomian COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
    Mencabut ketentuan Pasal 10 PP Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perekonomian
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Mencabut
  1. PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Mencabut
  1. PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
  2. PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perekonomian Perindustrian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam
  2. PP No. 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa
  3. PP No. 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic
Mengubah
  1. PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
  2. PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan