Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.417 peraturan dalam 0,006 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1991

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Abstrak

Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut

Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Download file:

INPRES Nomor 3 Tahun 1991.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Pembiayaan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang Ditugaskan Kepada Badan Urusan Logistik

Abstrak

Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 8 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1990

Penetapan Harga Dagang Gabah dan Palawija

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 6 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Pameran Produksi Indonesia 1990

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija

Abstrak

Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 7 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Bunga dan Jasa Giro Reboisasi

Abstrak

Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 6 Tahun 1989.pdf

JASA - GIRO REBOISASI

1989

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 6, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bunga dan Jasa Giro Reboisasi

ABSTRAK:

Pengelolaan, perencanaan, dan pemanfaatan bunga dan jasa giro dana reboisasi perlu dilakukan secara terarah urtuk mendukung pelaksanaan kegiatan reboisasi.
Dasar hukum inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967; dan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989.
Inpres ini mengatur mengenai pengelolaan seluruh Bunga dan Jasa Giro yang telah diperoleh dari Dana jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 yang sampai dengan tanggal 31 Maret 1989 tercatat sebesar Rp 225.156.470.919, 56 (dua ratus dua puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh enam sen), ataupun yang akan diperoleh dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1989.
Lampiran file: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1987

• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sidang Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP) ke 44 Tahun 1988

Abstrak

Perekonomian Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1987.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Abstrak

Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Inpres No. 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1985.pdf

ARUS - BARANG

1985

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

ABSTRAK:

Kelancaran arus lalu lintas barang antar pulau, ekspor dan impor merupakan unsur penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi pada umumnya dan peningkatan ekspor komoditi non migas pada khususnya.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini mengatur mengenai pelaksanaan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah guna makin memperlancar arus barang antar pulau, ekspor, dan impor dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi dan ekspor komoditi non migas sesuai dengan kebijaksanaan umum yang tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 1985.
Lampiran file: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 22 Tahun 1979

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1979 Mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Mengubah

Inpres No. 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1979 Mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

Download file:

Inpres Nomor 22 Tahun 1979.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 21 Tahun 1979

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Kedele , Kacang Tanah, dan Kacang Hijau

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian Sumber Daya Alam

Download file:

Inpres Nomor 21 Tahun 1979.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	Dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; dan Keppres Nomor 95 Tahun 1969 Inpres ini menetapkan perubahan terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1979 mengenai harga pembelian gabah dan beras oleh Bulog.
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 1979. Lampiran file: 2 hlm