PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.398 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Mencabut
  1. KEPPRES No. 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 133 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
APBN BUMN Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
APBN BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Mencabut
  1. KEPPRES No. 45 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Mencabut
  1. KEPPRES No. 135 Tahun 2000 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 150 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Teritorial Indonesia Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 135 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
BUMN Perekonomian
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 1 Tahun 1999 tentang Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
  2. KEPPRES No. 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
  3. KEPPRES No. 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan