PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 458 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1958
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Yang Mengatur Penggantian Biaya Perjalanan Dan Biaya Penginapan Dalam Negeri Yang Harus Dikeluarkan Oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1951
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1951
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1951
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 5 Tahun 1962 tentang Pedoman Kerja Adminstratif (Peraturan Tata Tertib) Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1945
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Ketatanegaraan, Kenegaraan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1945
• Berlaku mulai 79 tahun yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan