Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Jaraga Sasameh
ABSTRAK:
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh
telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum
Daerah Jaraga Sasameh secara penuh dan memenuhi
syarat untuk dibentuk Dewan Pengawas untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2014.
Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD RSUD dibentuk
Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 27 Tahun 2018
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 10D Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan penerapan pengelolaan BLUD, perlu perubahan beberapa pengaturan dalam Perwali No 10D Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola BLUD pada RSUD Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan atas Perwali No 10D Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola BLUD pada RSUD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; PP No 4 Tahun 1966; PP No 32 Tahun 1979; PP No 32 Tahun 1996; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan Pasal 8A mengenai seleksi pemimpin BLUD pada RSUD Kota SUrakarta dan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2013.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 30 Tahun 2021
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2021/NO.30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 11 Tahun 2016; Pergub No. 64 Tahun 2019; Pergub No. 22 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Defisit Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang sisa lebih perhitungan anggaran, prosedur penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD, defisit anggaran, pemantauan dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan BLUD Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 146 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, SUMBER PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA, BELANJA BLUD PUSKESMAS, PENGELOLAAN DANA, PEMANFAATAN DANA, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 108 Tahun 2020
Struktur Organisasi-Kepegawaian, Aparatur Negara-badan layanan umum
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD 2020/108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 243 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh, Dan bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Pengawasan, dan Pelaporan, Hubungan Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
47 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2022
penggunaan Sisa lebih perhitungan anggaran - badan layanan umum daerah - rumah sakit umum daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2022/No.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah; a. Bahwa berdasrkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 69 Tahun 2020; Peraturan Bupati No 260 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 262 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, sisa lebih perhitungan anggaran PPK-BLUD RSUD Sungai Lilin, prosedur penggunaan SiLPA, pemantauan dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 28 Tahun 2020
Pelayanan - Kesehatan - Jasa Pelayanan RSUD Sultan Fatah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2020/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan motivasi kerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu memberikan Jasa Pelayanan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pemberian Jasa Pelayanan bagi Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 86 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengelolaan Sumber Daya Manusia atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah dimaksud; b. bahwa Sumber Daya Manusia atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 182 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, formasi, pengangkatan, persyaratan, seleksi, surat perjanjian dan persyaratan kerja, cuti, peraturan disiplin, penghargaan,pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum
Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak
lain;
b. bahwa agar pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, perlu adanya pedoman
pelaksanaan kerjasama bagi Rumah Sakit Umum
Daerah Pringsewu yang telah menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013
Nomor 12);
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Prinsip dan Kewenangan
3. Jenis Kerjasama
4. Pelaksanaan Kerjasama
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
