Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.453 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Transportasi Darat / Laut / Udara

Download file:

peraturan-bakamla-no-2-tahun-2024.pdf

Pengelolaan - Sistem Informasi - Keamanan - Keselamatan - Laut - Nasional

2024

Peraturan Badan Keamanan Laut NO. 2, BN 2024 (581):9 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional

ABSTRAK:

Untuk memperkuat pemantauan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibutuhkan pengelolaan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 13 Tahun 2022; Perpres Nomor 178 Tahun 2014; Perpres Nomor 59 Tahun 2023; dan Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional adalah sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau keamanan, lalu lintas pelayaran, aktivitas perikanan, pencemaran laut, meteorologi, hidrografi, oseanografi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan laut. Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional bertujuan untuk: a. menjamin keterhubungan, ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap Informasi keamanan dan keselamatan laut yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan; b. meningkatkan kecepatan penyampaian Informasi dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dan keselamatan laut; dan c. mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung patroli keamanan dan keselamatan laut nasional. Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional meliputi: a. sumber daya; b. pengembangan; c. operasionalisasi sistem; d. pembinaan dan pengawasan; e. pendanaan; dan f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2024.
Lampiran file: 9 hlm

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Indeks Keamanan Laut Nasional

Abstrak

Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Peraturan Bakamla No 2 Tahun 2023.pdf

LINGKUNGAN HIDUP - PERTAHANAN DAN KEAMANAN - MILITER

2023

Peraturan Badan Keamanan Laut NO. 2, BN 2023 (1037): 13 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Indeks Keamanan Laut Nasional

ABSTRAK:

Mengukur kondisi keamanan laut nasional, diperlukan suatu indeks keamanan laut nasional yang menggambarkan tingkat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Indeks keamanan laut nasional menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk indikator dalam perencanaan dan evaluasi program kerja Badan Keamanan Laut, instansi terkait, dan instansi teknis di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebijakan mengenai penyelenggaraan pengukuran indeks keamanan laut nasional belum ada pengaturannya sehingga perlu diatur.
Dasar Hukum Peraturan Badan Keamanan Laut ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2014, PP Nomor 13 Tahun 2022, Perpres Nomor 178 Tahun 2014, Perpres Nomor 59 Tahun 2023 dan Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2021.
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN), Komponen Pengukuran IKLN, Penyelenggaraan Pengukuran IKLN, Monitoring dan Evaluasi Pengukuran IKLN dan Pendanaan penyelenggaraan pengukuran IKLN.

CATATAN:

Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Tata cara pengukuran dan penyusunan IKLN ditetapkan oleh Kepala Badan
13

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut

Perka Polri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

Download file:

Perpol Nomor 5 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Badan Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

APLIKASI MOBILE

MEDIA SOSIAL