Permenhub No. 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 105, BN.2015/No.1064, jdih.dephub.go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal perkeretaapian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2015.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 72, BN.2015/No.514, jdih.dephub.go.id : 17 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2015.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 71, BN.2015/No.513, jdih.dephub.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 70, BN.2015/No.512, jdih.dephub.go.id : 27 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2015.
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPNBP / Penerimaan Negara Bukan PajakStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
Permenhub No. 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Mencabut
Permenhub No. 68 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 69, BN.2015/No.585, jdih.dephub.go.id : 51 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2015.
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPNBP / Penerimaan Negara Bukan PajakStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
Permenhub No. 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 67, BN.2015/No.497, jdih.dephub.go.id : 21 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2015.
Pajak dan Retribusi DaerahPNBP / Penerimaan Negara Bukan PajakStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
Permenhub No. 69 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Mengubah
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 45 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 68, jdih.dephub. go.id : 15 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2010.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2021
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2021
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional NO. 4, https://jdih.bnn.go.id/: 25 HLM
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai instansi
pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu
mekanisme yang mengatur pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Narkotika
Nasional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
b. bahwa mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak di lingkungan Badan Narkotika Nasional harus
dilaksanakan sesuai tugas pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak, perlu diatur berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan
Narkotika Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6479);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6563);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada
Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 48);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 998);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 999);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1000);
a. Pengelola PNBP yaitu Kepala BNN sebagai Pengelola PNBP
b. Satker Pengelola PNBP
c. Penyusunan rencana PNBP
d. Pelaksanaan PNBP
e. Pertanggung jawaban
f. Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
25 halaman
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2017
PNBP / Penerimaan Negara Bukan PajakKebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Informasi Cuaca untuk Penerbangan Pada Badan Meteorologim Klimtologi dan Geofisika
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. 2, BN.2017/No.281, jdih.bmkg.go.id : 10 hlm.
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi Cuaca untuk Penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
