Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.871 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penatausahaan Hibah Langsung Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenhub No. 81 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Hibah Langsung Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Download file:

pm_24_tahun_2014.pdf

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2019.pdf

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Pedoman Pengelolaan Penerimaan Hibah Langsung

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

2024perkabmkg010.pdf

Pedoman - Penerimaan - Hibah Langsung

2024

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. 10, jdih.bmkg.go.id: 17 hlm.

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Hibah Langsung

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan hibah langsung di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan pedoman pengelolaan penerimaan hibah langsung di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Dasar hukum Perka ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 10 Tahun 2011; Perpres Nomor 12 Tahun 2024; PMK Nomor 99/PMK.05/2017; Peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan BMKG Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan BMKG Nomor 7 Tahun 2020; dan Peraturan BMKG Nomor 8 Tahun 2020.
Perka ini mengatur mengenai pedoman pengelolaan penerimaan hibah langsung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perka ini merupakan acuan bagi Penerima Hibah dalam pengelolaan Hibah Langsung. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi: a. kriteria, klasifikasi, dan penarikan Hibah Langsung; b. konsultasi rencana penerimaan Hibah Langsung; c. Perjanjian Hibah; d. registrasi Hibah Langsung; e. tahapan penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk uang; f. tahapan penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga; dan g. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan konfirmasi.

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024.
Unit Penerima Hibah melakukan pencatatan Hibah Langsung ke dalam laporan keuangan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 27 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 17, lampiran hlm 18 sd 27)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.07/2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

KMK No. 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan?Penatausahaan dan Penetapan Pengurusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Download file:

KMK_357_2003.pdf

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Perencanaan, Pelaksanaan?Penatausahaan dan Penetapan Pengurusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 52/PMK.10/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah

Diubah dengan

KMK No. 357/KMK.07/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Download file:

KMK_35_2003.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelimpahan Kewenangan Dalam Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

Permendag Nomor 32 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Hibah di Kementerian Perdagangan

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permendag Nomor 78 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penerimaan dan Pengelolaan Hibah di Kementerian Perdagangan

Download file:

Permendag Nomor 13 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah

Download file:

2020pmppn010.pdf

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/13/PBI/2019 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BI No. 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
Peraturan BI No. 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Mengubah

Peraturan BI No. 20/8/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Download file:

Peraturan BI No. 21-13-PBI 2019.pdf

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Utang Luar Negeri Bank Dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

Peraturan BI No. 7 Tahun 2024 tentang Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank

Mencabut

Peraturan BI No. 16/7/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Peraturan BI No. 15/6/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Peraturan BI No. 13/7/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Peraturan BI No. 10/20/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Peraturan BI No. 7/1/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

Download file:

Peraturan BI No. 21-1-PBI-2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.