Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 23.752 peraturan dalam 0,112 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 37 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Pw No. 37 Tahun 2024 ttg ...nghasilan Rendah.pdf

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 37, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ; b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44); 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1)
PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Perwali Kota Tangerang Selatan No. 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

Download file:

PERWAL 36 TAHUN 2024.pdf

Pajak Air Tanah-PAT

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 36, BD Tahun 2024 Nomor 36

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa tata cara pemungutan pajak air tanah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah; bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan menciptakan harmoni kebijakan fiskal pusat dan daerah, diperlukan penyesuaian atas nilai harga air baku, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2024;
Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024
4 halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERWAKO NOMOR 36 TAHUN 20...NGHASILAN RENDAH.pdf

Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 36, BD 2024 (39)

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka: 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif perlu diberikan insentif berupa Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah perlu menetapkan peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat perpenghasilan Rendah (MBR);
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini Adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indoneski Nomor 1 Tahun 2021; 11. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024; 12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023; 13. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan PBG Bagi MBR, Kriteria MBR, Ketentuan Lain-Lain Dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
Terdiri Atas 10 Halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Magelang No. 28 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Magelang Tahun 2022
PERWALI Kota Magelang No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2017
PERWALI Kota Magelang No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Masuk Wisata Gunung Tidar
PERWALI Kota Magelang No. 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang
PERWALI Kota Magelang No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Trayek
PERWALI Kota Magelang No. 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
PERWALI Kota Magelang No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERWALI Kota Magelang No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
PERWALI Kota Magelang No. 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman
Peraturan Wali Kota Magelang Nornor 55 Tahun 2012
Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2012

Download file:

Perwal Nomor 36 Tahun 2024.pdf

insentif pemungutan pajak daerah - retribusi daerah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 36, BD.2024/No.36, https://jdih.magelangkota.go.id/

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.
Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2012, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Magelang Nornor 6 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2022 dicabut.
7 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kecamatan se-Kota Kendari.

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERWALI NO. 35 TAHUN 2024.pdf

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kecamatan

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 35, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 35

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kecamatan se-Kota Kendari.

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dalam penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kecamatan se Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kot.amadya Daerah Tingkat ll Kendari (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 6).
BAB l KETENTUAN UMUM BAB ll PELIMPAHAN KEWENANGAN BAB III INSENTIF DAN BIAYA OPERASIONAL PETUGAS PENAGIH BAB IV PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2024.
7

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERWAKO NOMOR 35 TAHUN 20...NGHASILAN RENDAH.pdf

Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 35, BD 2024 (38)

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRAK:

Dasar Peraturan ini dalam rangka: 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan artara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif perlu diberikan insentif berupa Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 2. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah perlu menetapkan peraturan WaliKota Gorontalo tentang Pembebasan BPHTB ba i Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini Adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTM/2023; 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024; 12. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan BPHTB Bagi MBR, Kriteria MBR, Ketentuan Lain-Lain Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
Terdiri Atas 9 Halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Magelang Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha / KPBU

Download file:

PERWAL NOMOR 35 TAHUN 2024.pdf

kerja sama pemungutan retribusi daerah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 35, BD.2024/No.35, https://jdih.magelangkota.go.id/

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) . Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kerja Sama Pemungutan Retribusi, Tata Cara Kerja Sama, Tata Cara Pembayaran dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.
13 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Surakarta No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Download file:

2024peraturanwalikota-34.pdf

tata cara pemungutan pajak daerah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 34, BD.2024/No.34

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023;
Di dalam peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata Cara Pemungutan PBB-P2 dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2012 dicabut.
35 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyesuaian Detail Rencana Objek Retribusi atas Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari

Abstrak

Badan Layanan Umum Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Walikota Kendar...Kota Kendari_OCR.pdf

penyesuaian

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 34, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 34

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyesuaian Detail Rencana Objek Retribusi atas Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi atas Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia,: 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206): 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 4. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 6).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2024.
7

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Surabaya No. 72 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
PERWALI Kota Surabaya No. 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH
PERWALI Kota Surabaya No. 1 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
PERWALI Kota Surabaya No. 46 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA
PERWALI Kota Surabaya No. 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembetulan, Pengurangan, Atau Pembatalan Ketetapan dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
PERWALI Kota Surabaya No. 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/B);
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/B)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 79)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 124)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 36)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 54)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 51)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 82)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 43)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pemberian Pembebasan, Pengurangan atau Keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran bagi Korps Diplomatik di Kota Surabaya ( Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 68)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan Penghapusan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 15)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 29)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 23)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 26)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan Penghapusan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 103)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 96)
Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 76).

Download file:

Perwali Kota Surabaya No 33 Tahun 2024.pdf

pajak

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 34

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4, Pasal 130, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 160, Pasal 163, Pasal 166, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178 dan Pasal 184 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845);11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781); 21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5 );23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90); 24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 121).
Materi pokok : Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: a. jenis pajak; b. masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun Pajak; c. pendaftaran, pendataan dan penetapan Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan/atau Objek Pajak; d. tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD dan batas waktu penyampaian SPTPD; e. tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak; f. tata cara penagihan Pajak; g. tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak; h. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Wajib Pajak; i. tata cara pemeriksaan Pajak; j. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; k. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksi administratif; l. pemberian kemudahan perpajakan Daerah; m. penerapan sistem online Pajak; n. tata cara pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; o. tata cara penelitian SSPD BPHTB; p. tata cara penghapusan Piutang Pajak; q. tata cara pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak; dan r. tata cara pengenaan sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Mencabut : a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 31 Tanggal 27 Agustus 1996); b. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 89 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pembangunan I di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 44 Tanggal 7 Oktober 1996); c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Sistem Pooling di Wilayah Kota Surabaya; d. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberian Keringanan Pajak Hiburan untuk Pertunjukan Film (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/D3); e. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/B); f. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/B); g. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 31/B); h. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 4/B); i. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/B); j. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/B); k. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 79) l. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 124); m. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 36); n. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 54)o. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 51); p. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 82); q. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 43); r. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pemberian Pembebasan, Pengurangan atau Keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran bagi Korps Diplomatik di Kota Surabaya ( Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 68); s. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 15); t. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan Penghapusan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 15); u. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembetulan, Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 16); v. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 46); w. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 29);x. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1); y. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 7); z. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 61)aa. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 67); bb. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 23); cc.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 26); dd.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan Penghapusan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 103); ee. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 96); ff. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 72); gg. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 76).
Jumlah halaman : 119 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT