PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.357 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sumber Daya Alam
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
APBN Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
Mencabut
  1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2006 tentang Tata Cara Pembukuan Dan Pengesahan Atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah Yang Dilaksanakan Secara Langsung
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 182/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2010 Tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Saya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
  2. PMK No. 13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 236/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 183/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
  2. PMK No. 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
APBN
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBD APBN Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 236/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
Mengubah
  1. PMK No. 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan