PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.565 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara

Pengadaan Barang/Jasa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU Ibu Kota Negara, IKN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2016
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016

Pengadaan Barang/Jasa Pangan, Pertanian dan Peternakan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2017
Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2013
Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan

Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkominfo No. 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika
Mencabut :
  1. Permenkominfo No. 19/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
  2. Permenkominfo No. 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 Tahun 2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Perka LKPP No. 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Mengubah :
  1. Perka LKPP Nomor 11 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2018
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo

Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan No. 01 Tahun 2015
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
  1. PERWALI Kota Tidore Kepulauan No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
    Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018
Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal

APBD Hak Asasi Manusia Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021
Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2020
Standar Harga Barang/Jasa Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020

Pengadaan Barang/Jasa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan