PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.970 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Cipta Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Mengubah
  1. PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
  2. PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
    Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Mencabut
  1. PP No. 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut
Mengubah
  1. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
Mencabut
  1. PP No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Cipta Kerja
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan
  2. PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
  3. PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  4. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  5. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
  6. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
  7. PP No. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi
  8. PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  9. PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
  10. PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan
Mengubah
  1. PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara
  2. PP No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan
  3. PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Cipta Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan Cipta Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan Cipta Kerja
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
    Mencabut ketentuan Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010
  2. PP No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
    Pasal 6 dan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 2021 dicabut dengan PP ini
  3. PP No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
    Pasal 5 PP Nomor 9 Tahun 2021
Mengubah
  1. PP No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
  2. PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  3. PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  4. PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
BUMN Kesehatan Penanaman Modal dan Investasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan