Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Perwali Yogyakarta No.36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan adanya perkembangan usaha pendukung kepariwisataan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :KEP-
012/MKP/IV/2001; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.3/HK.001/MKP.02; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 th 2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi: Mengatur penggolongan jenis usaha Solus Per Aqua (SPA); Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi: Mengatur usaha hiburan dan rekreasi jenis usaha hiburan malam; Mengubah ketentuan dalam Lampiran I;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Perwali Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
Jumlah Halaman: 3 hlm. Lampiran: 3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam rangka melindungi kepentingan warga masyarakat, peningkatan kesejahteraan warga masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha bagi pelaku usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, perlu melakukan pengaturan pendaftaran usahanya.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91/HK.501/MKP/2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
ABSTRAK:
Untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan, agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian; Sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 48 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai standar pelayanan minimal bidang kesenian; pendanaan; serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2013.
16 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Mekanisme dan Tarif Pemanfaatan Area Komersial di Taman Pintar Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana, pemanfaatan aset, dan area komersial di Taman Pintar, perlu mekanisme dan penetapan besaran tarif pemanfaatan area komersial di Taman Pintar Yogyakarta; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios Dan Area Serta Branding di Taman Pintar Yogyakarta ada ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2001; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009; Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Mekanisme Pemanfaatan Area Komersial; Besaran Tarif Sewa; Biaya Listrik; Tata Cara Pembayaran Tarif; Keringanan dan Pembebasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios dan Area Serta Branding di Taman Pintar Yogyakarta
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Pada Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 13 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2012
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 92 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
Pembentukan-struktur organisasi-upt-Pengelolaan Kawasan Malioboro
2012
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, BD.2012/NO.8
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka optimalisasi dan koordinasi pengelolaan Kawasan Malioboro dibidang pengembangan pariwisata dan budaya, serta mewujudkan kawasan yang bersih, tertib, indah dan nyaman perlu mengevaluasi fungsi dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2009;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Susunan Organisasi; Kedudukan, Fungsi, dan Rincian Tugas; Pendistribusian Tugas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 1 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
